Samarinda – Ketimpangan pembangunan antarwilayah dan stagnasi birokrasi menjadi dua hal utama yang ditekankan Fraksi Partai Gerindra dalam pembahasan awal Raperda RPJMD Kalimantan Timur 2025–2029.
Dalam forum paripurna DPRD Kaltim, Senin (2/6), Fraksi Gerindra menyampaikan keprihatinannya terhadap konsentrasi ekonomi yang masih terpusat pada segelintir wilayah di provinsi ini. Juru bicara fraksi, Akhmed Reza Fachlevi, menilai kondisi ini sebagai hambatan nyata bagi percepatan pemerataan kesejahteraan.
“Kalau hanya lima daerah yang terus mendominasi aktivitas ekonomi, maka wilayah lain akan terus tertinggal. Akses jalan, jembatan, saluran air, dan infrastruktur dasar lainnya harus menjadi prioritas di daerah seperti Mahakam Ulu yang selama ini luput dari perhatian besar,” jelas Reza.
Lebih dari sekadar infrastruktur, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap reformasi birokrasi yang selama ini gencar disuarakan. Menurut mereka, implementasi di lapangan belum menunjukkan kemajuan signifikan.
“Jangan hanya bicara soal road map. Bagaimana implementasi dan monitoringnya? Beberapa indikator kinerja birokrasi malah menunjukkan penurunan. Ini mengindikasikan ada yang tidak beres dalam manajemen perubahan di tubuh pemerintahan,” ujarnya.
Reza juga mengingatkan bahwa dokumen RPJMD ini harus menjadi alat yang menjawab kebutuhan nyata warga, bukan sekadar formalitas perencanaan. Ia menegaskan pentingnya pembahasan lebih lanjut di tingkat panitia khusus untuk merinci langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah provinsi ke depan.
Sebagai penutup, Reza mengapresiasi kerja-kerja teknis yang telah dilakukan jajaran pemerintah daerah sejauh ini. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi kritis tetap diperlukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh penjuru Kalimantan Timur.(adv)
