Samarinda – Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi. Meski mendukung penuh inisiatif ini, Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu, mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan, melainkan harus menyasar daerah-daerah terpencil yang selama ini masih tertinggal dalam akses pendidikan.
Saat ini, Dinas Sosial Kaltim menyebut pelaksanaan Sekolah Rakyat masih dalam tahap rintisan. Tiga titik yang diusulkan menjadi lokasi awal adalah SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim.
Namun, menurut Baharuddin, penempatan lokasi tersebut justru bertumpu di wilayah pusat, sementara masyarakat di pedalaman Kaltim masih banyak yang kesulitan mendapatkan layanan pendidikan dasar.
“Kami sangat mendukung Sekolah Rakyat, tapi kalau sekolah ini hanya dibangun di kota-kota besar, apa bedanya dengan sekolah reguler? Seharusnya dibangun juga di kampung-kampung dan pelosok, tempat yang memang sulit dijangkau pendidikan,” ujarnya, belum lama ini.
Politisi PAN itu menekankan, semangat pendirian Sekolah Rakyat adalah menjawab ketimpangan akses pendidikan, bukan sekadar menambah fasilitas di kota yang sudah relatif terpenuhi kebutuhannya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi antara niat kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, jika program ini tidak diarahkan ke wilayah-wilayah tertinggal, maka tujuannya bisa melenceng dari esensi awal.
“Kalau cuma berganti nama tapi lokasi dan fungsinya tetap seperti sebelumnya, maka ini bukan solusi. Sekolah Rakyat harus hadir di tempat-tempat yang selama ini tidak tersentuh pembangunan pendidikan,” jelasnya.
Baharuddin juga mengingatkan bahwa pelibatan legislatif sangat penting dalam proses perencanaan program pendidikan semacam ini. Menurutnya, DPRD dapat memberikan masukan strategis agar kebijakan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami ingin Pemprov memastikan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi jembatan pendidikan bagi masyarakat yang belum terlayani, bukan hanya menjadi proyek simbolik,” tegasnya. (adv)
