Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar. Pada 2025, tercatat Rp58triliun lebih dana APBN mengucur ke Kaltim. Kebijakan pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai 78% menjadi isu tak seimbang karena bisa mempengaruhi kelangsungan pembangunan.
Karenanya Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ikut ambil bagian mendiskusikan upaya keadilan pembagian hasil pertambangan, minyak dan gas bumi itu. Ancaman serius pemerintah pusat ini tidak bisa dianggap hal biasa saja. Seluruh elemen Kalimantan Timur (Kaltim) harus memberi pandangan komprehensif agar proses pembangunan bertumbuh _(growth of building)_.
“Kami akan membuat diskusi publik bertema keadilan fiskal, agar DBH benar manfaat bagi masyarakat Kaltim ” ujar Sekretaris Alumni PMII, Rusdiono kemarin.
Diskusi ini bertujuan selain agar pendapatan daerah sektor fiskal (pajak) meningkat. Transfer Kepada Daerah (TKD) melalui DBH juga tidak dipangkas besar-besaran. Jika merujuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, belanja Kaltim ditetapkan Rp21,74 triliun, lalu Rp9,3 triliun akan ditransfer ke Kaltim termasuk DBH sebesar Rp6,9 triliun, jika dipangkas 78% maka hanya tersisa Rp1,5triliun.
Diskusi akan dijadwal Minggu, 5 Oktober 2025 Pukul 09.00 WITA di Graha Pergerakan Jln. HM. Rifaadin Samarinda. Menghadirkan narasumber dari Komisi XII DPR RI Syafrudin, dari daerah penghasil diwakili Anggota DPRD Kukar, Desman Minang, dari Akademisi Universitas Mulawarman Ridwan Idris, Pegiat Kebijakan Publik Asman Azis dan Ketua TWAP Samarinda H. Syaparudin.
Menurut Rusdiono, agenda ini diproyeksikan menjadi agenda rutin membincang isu-isu kekinian agar PMII mampu memberi warna kemanfaatan umat. Terkait isu DBH, diharapkan menghasilkan seruan aksi seluruh pemerintah daerah baik Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten kota bersatu memperjuangkan hak-hak pembagian yang selama ini sudah berjalan. Memang tidak mudah, setidaknya jika kesadaran bersama Pemda se Kaltim bisa mempengaruhi kebijakan umum kementerian keuangan itu.
_”Kami mengundang masyarakat umum dan terkhusus warga Pergerakan alumni PMII bisa hadir dalam agenda itu, semoga PMII bisa menyumbang pemikiran untuk keadilan sektor fiskal dan keuangan daerah”_ jelasnya.
