Fajarborneo.com, Penajam Paser Utara – Pendataan kebutuhan infrastruktur digital di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum berjalan maksimal. Lebih dari satu bulan sejak surat permintaan data disampaikan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU baru menerima laporan dari sekitar 13 desa dan kelurahan.
Padahal, data tersebut dibutuhkan untuk memetakan wilayah yang masih memerlukan jaringan internet, WiFi publik, hingga kamera pengawas atau CCTV. Hasil pendataan juga menjadi dasar penyusunan usulan bantuan infrastruktur digital kepada kementerian terkait.
Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Diskominfo PPU, Fitriani, mengatakan pihaknya telah menyurati kecamatan agar meneruskan permintaan pendataan kepada pemerintah desa dan kelurahan. Namun, jumlah laporan yang masuk hingga kini masih terbatas.
“Sudah lebih dari satu bulan sejak surat disampaikan, tetapi sampai sekarang tanggapan yang masuk masih sangat terbatas. Baru sekitar 13 desa atau kelurahan yang menyerahkan data,” ujar Fitriani, Kamis (22/10/2026).
Salah satu wilayah yang telah menyerahkan data kebutuhan tersebut adalah Desa Purwanganjar. Sementara itu, Diskominfo masih menunggu laporan dari desa dan kelurahan lainnya agar pemetaan kebutuhan infrastruktur digital dapat dilakukan secara menyeluruh.
Menurut Fitriani, pendataan diperlukan untuk mengetahui kondisi konektivitas setiap wilayah, termasuk lokasi yang belum memiliki akses internet memadai. Informasi tersebut menjadi dasar agar pembangunan infrastruktur digital sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Kebutuhan yang didata mencakup akses internet untuk sekolah, kantor desa dan kelurahan, serta fasilitas pelayanan masyarakat. Ketersediaan jaringan dinilai penting untuk mendukung kegiatan belajar, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik berbasis digital.
Karena pengumpulan data belum sesuai harapan, Diskominfo PPU berencana mendatangi kecamatan secara langsung untuk mempercepat proses pendataan. Langkah jemput bola ini diharapkan mendorong pemerintah desa dan kelurahan segera menyampaikan kebutuhan di wilayah masing-masing.
“Kami ingin proses ini berjalan cepat agar kebutuhan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti. Karena itu, kami berencana melakukan jemput bola dengan mendatangi kecamatan,” jelasnya.
Setelah seluruh data terkumpul, Diskominfo akan menyusun proposal kebutuhan infrastruktur digital untuk diajukan kepada kementerian terkait. Usulan tersebut mencakup pengadaan CCTV, penyediaan WiFi publik, pembangunan jaringan internet dan intranet, hingga pembangunan base transceiver station (BTS).
Teknologi internet berbasis satelit seperti Starlink juga menjadi salah satu alternatif yang dapat diusulkan, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan komunikasi konvensional.
Fitriani menegaskan, setiap wilayah memiliki kondisi konektivitas dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda. Karena itu, kelengkapan data diperlukan untuk menentukan jenis fasilitas yang dibutuhkan sekaligus menetapkan lokasi prioritas pembangunan.
“Kami berharap usulan pembangunan infrastruktur digital dapat disusun secara lebih terarah. Pemerataan akses internet diharapkan mampu mendukung kegiatan belajar di sekolah, pelayanan administrasi pemerintahan, serta akses masyarakat terhadap layanan publik berbasis teknologi,” pungkasnya.
(ADV/Zaa/FB)
