FAJARBORNEO.COM, Jakarta – Pemerintah memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman. Stok Pertalite tersedia untuk kebutuhan 16–18 hari, sementara pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencapai Rp165 triliun untuk memperkuat ruang fiskal, termasuk mendukung pembiayaan subsidi BBM.
Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, saat melaporkan kondisi sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Bahlil menjelaskan, cadangan Pertalite atau BBM beroktan 90 (RON 90) yang termasuk BBM bersubsidi berada pada kisaran 16–18 hari. Sementara itu, stok jenis BBM lainnya dilaporkan berada di atas standar minimum nasional.
“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil.
Terkait gangguan pasokan BBM yang sempat terjadi di Bali, Bahlil mengatakan persoalan tersebut disebabkan keterlambatan distribusi dari Jawa Timur akibat kedatangan kapal yang tidak sesuai jadwal, bukan kekurangan cadangan nasional. Setelah penanganan dilakukan, stok BBM di Bali kembali mencapai 12 hari.
“Alhamdulillah hari ini di Bali Bapak Presiden stoknya sudah mencapai 12 hari,” ungkapnya.
Pemerintah juga mengantisipasi kendala distribusi energi akibat cuaca dan kondisi geografis. Sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan dan Asmat di Papua, menghadapi tantangan distribusi yang berkaitan dengan pendangkalan sungai. Sementara itu, stok LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari dan cadangan komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.
Untuk memperkuat tata kelola pengadaan energi, Bahlil melaporkan Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden mengenai pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Di sektor bahan bakar diesel, pemerintah juga mencatat kemajuan dalam mengurangi ketergantungan impor. Impor solar CN48 telah dihentikan, sedangkan sebagian kebutuhan solar CN51 masih dipenuhi dari luar negeri.
“Untuk solar Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar (CN)48, solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” jelasnya.
Adapun gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam disebut telah tertangani. Pemerintah kini berupaya memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan untuk mengurangi risiko pemadaman bergilir di berbagai wilayah.
“Kami laporkan bahwa untuk kondisi listrik di Batam yang kemarin sempat eror, sudah bisa tertangani dan sekarang program kita untuk listrik adalah bagaimana memastikan di semua wilayah tidak ada lagi pemadaman bergilir,” katanya.
Dari sisi penerimaan negara, realisasi PNBP sektor ESDM selama Januari–Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun, mendekati target APBN sebesar Rp133,63 triliun. Pemerintah menargetkan penerimaan tersebut meningkat hingga Rp165 triliun.
Tambahan penerimaan itu diharapkan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah, termasuk membantu pembiayaan subsidi BBM. Bahlil menyebut target tersebut berpotensi menghasilkan surplus sekitar Rp30 triliun dari perhitungan PNBP yang disampaikannya.
“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal devisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun Pak Menteri Keuangan. Jadi surplus sekitar Rp30 triliun, ini untuk PNBP,” ujar Bahlil.
Di sektor perdagangan, nilai ekspor batu bara juga meningkat meskipun volumenya menurun. Sepanjang Januari–September 2026, volume ekspor batu bara tercatat sekitar 343 juta ton, turun dari 374 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, nilai ekspornya naik dari sekitar 21 miliar dolar AS menjadi 23,71 miliar dolar AS.
“Jadi barang produksi turun pendapatan naik,” tegas Bahlil.
Sementara itu, nilai ekspor nikel hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 24,55 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 yang tercatat sebesar 21,22 miliar dolar AS. Capaian tersebut turut menjadi bagian dari laporan kinerja perdagangan komoditas mineral dalam evaluasi sektor ESDM.
(*/FB)
