Fajarborneo.com, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mempertimbangkan penggunaan internet satelit sebagai alternatif untuk mengatasi wilayah yang masih kesulitan mendapatkan sinyal telekomunikasi. Langkah ini dikaji di tengah belum jelasnya realisasi pembangunan menara base transceiver station (BTS) akibat kendala regulasi dan keterbatasan anggaran.
Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Diskominfo PPU, Fitriani, mengatakan usulan pembangunan BTS untuk periode 2026–2028 masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).
“Pembangunan BTS masih menghadapi kendala regulasi dan efisiensi anggaran. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan Komdigi dan Bakti untuk mencari solusi bagi wilayah yang belum terlayani jaringan secara memadai,” ujar Fitriani, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, BTS tetap menjadi salah satu pilihan untuk memperluas jangkauan telekomunikasi. Satu menara berpotensi menampung tiga hingga empat penyedia jaringan, bergantung pada kondisi wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan layanan.
Namun, pembangunan BTS perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan persebaran permukiman agar jaringan yang tersedia benar-benar menjangkau masyarakat.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian ialah Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku. Permukiman di wilayah tersebut tersebar dari RT 1 hingga RT 4 dengan jarak antarkawasan yang cukup berjauhan, sehingga menjadi tantangan dalam menentukan teknologi akses internet yang tepat.
Fitriani menjelaskan, wilayah dengan permukiman yang terkonsentrasi berpotensi lebih sesuai dilayani melalui BTS. Sementara itu, kawasan dengan rumah penduduk yang tersebar dapat mempertimbangkan teknologi internet berbasis satelit.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Diskominfo PPU berencana mengkaji pengadaan perangkat Starlink untuk sembilan titik yang sebelumnya diusulkan dalam penanganan wilayah sulit sinyal. Namun, jumlah perangkat dan lokasi penempatan belum ditetapkan karena masih memerlukan pendataan serta verifikasi lapangan.
“Penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Kami harus melihat kebutuhan di lapangan terlebih dahulu agar teknologi yang digunakan benar-benar sesuai,” jelasnya.
Selain kendala geografis dan anggaran, penanganan jaringan di Kecamatan Sepaku juga berkaitan dengan sebagian wilayahnya yang masuk dalam delineasi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Fitriani menyebutkan, berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, belum ada kejelasan mengenai aturan yang menjadi dasar pengalihan tanggung jawab penanganan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut. Padahal, kebutuhan masyarakat terhadap akses jaringan tetap harus diperhatikan.
Dalam audiensi sebelumnya, Bupati PPU turut menyoroti kondisi Mentawir yang masih membutuhkan dukungan internet, terutama untuk menunjang kegiatan pendidikan anak-anak sekolah.
Diskominfo PPU berharap penanganan wilayah sulit sinyal mendapat dukungan pemerintah pusat, penyedia layanan telekomunikasi, serta pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan. Data kondisi jaringan dan persebaran penduduk akan menjadi pertimbangan untuk menentukan teknologi serta lokasi penanganan yang tepat sasaran.
“Kami terus berupaya menentukan pendekatan yang tepat bagi setiap wilayah. Pembangunan BTS maupun pengadaan perangkat internet satelit masih memerlukan kajian dan dukungan anggaran sebelum dapat direalisasikan,” tutup Fitriani.
(Adv/Zaa/FB)
