Fajarborneo.com, Kutai Kartanegara – Foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka masih terpasang di salah satu ruangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menjelaskan keputusan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya menghargai proses dan mekanisme kenegaraan yang berlaku.
Ahmad Yani mengatakan, pihaknya belum menurunkan foto tersebut meskipun telah muncul informasi mengenai pengunduran diri Wakil Presiden. Menurutnya, proses pengunduran diri secara resmi masih harus melalui mekanisme ketatanegaraan sebelum ada keputusan lebih lanjut.
“Kami sebenarnya belum menurunkan foto Wakil Presiden yang masih terpasang di ruangan. Bukan berarti persoalan diturunkan atau tidak diturunkan itu menjadi masalah, tetapi kami masih menghargai beliau, meskipun sudah menyampaikan pengunduran diri,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, secara resmi masih terdapat tahapan yang harus dilalui untuk memastikan apakah pengunduran diri tersebut diterima atau tidak. Karena itu, pihaknya memilih tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait pemasangan foto tersebut.
Ahmad Yani juga menyinggung pengalaman sebelumnya ketika ada kader Partai Gerindra yang mengajukan pengunduran diri, tetapi keputusan tersebut justru ditolak oleh DPR. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu pertimbangan agar proses yang sedang berlangsung tidak didahului dengan tindakan tertentu.
“Kita bisa melihat contoh sebelumnya, ketika ada kader Partai Gerindra yang mengundurkan diri, tetapi pengunduran dirinya justru ditolak oleh DPR. Karena itu, jangan sampai hal serupa terjadi dalam proses pengunduran diri Wakil Presiden, meskipun saya rasa kemungkinan itu tidak terjadi,” katanya.
Selain pertimbangan mekanisme kenegaraan, Ahmad Yani mengakui pihaknya juga belum sempat menurunkan foto tersebut dan masih menunggu momentum yang tepat. Foto itu rencananya akan diturunkan setelah ada pengganti yang secara resmi ditetapkan.
“Jadi, selama belum ada penggantinya, foto tersebut masih tetap berada di ruangan. Ini bukan berarti kami setuju atau tidak setuju dengan situasi yang terjadi, tetapi kami ingin tetap mengikuti mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai peristiwa tersebut dapat menjadi bahan diskusi dan pembelajaran, termasuk bagi masyarakat dan kalangan politisi di Kukar. Menurutnya, dinamika yang terjadi dapat menjadi pelajaran dalam memahami proses serta mekanisme ketatanegaraan.
“Kalau fotonya langsung diturunkan, tentu tidak ada lagi yang bisa menjadi bahan perbandingan maupun pembelajaran dari peristiwa tersebut. Kita ingin mengambil hikmahnya, bukan berarti tidak taat terhadap aturan,” ungkapnya.
Untuk sementara, DPRD Kukar memilih mempertahankan foto tersebut hingga proses dan mekanisme kenegaraan berjalan sebagaimana mestinya serta terdapat pengganti yang ditetapkan secara resmi.
(Adv/Hen/FB)








