Fajarborneo.com, Samarinda – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan mencapai kemandirian, Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan signifikan. Penjabat Gubernur Kaltim, DR. Drs. Akmal Malik, M.Si, menekankan pentingnya kemandirian pangan meskipun indeks ketahanan pangan daerah ini berada di atas rata-rata nasional.
Pada acara Bincang-bincang Santai dengan wartawan di Ruang VIP Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan pangan Kaltim masih harus didatangkan dari luar daerah. “Ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya mandiri dalam hal pangan,” ujarnya pada Sabtu (16/3/2024).
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kaltim, Syarifah Alawiyah, dan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, turut hadir mendampingi Pj Gubernur dalam acara tersebut.
Akmal Malik mengakui bahwa impor pangan memiliki dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja dan keuntungan ekonomi bagi pedagang serta distributor. Namun, ia juga memperingatkan tentang potensi masalah jangka panjang yang dapat timbul dari ketergantungan ini. “Pangan adalah kebutuhan vital, dan kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya tergantung pada pasokan dari luar,” tambahnya.
Gubernur menyoroti pentingnya mempersiapkan diri untuk kemungkinan penurunan pasokan beras dari Sulawesi Selatan atau Jawa Timur, yang dapat terjadi akibat perubahan iklim. “Kita harus memperkuat ketahanan pangan kita dan menjadi mandiri untuk mengantisipasi kondisi terburuk,” kata Akmal Malik, yang juga merayakan ulang tahunnya yang ke-54 hari ini.
Meskipun lonjakan harga beras dan bahan pangan lainnya masih dapat diatasi oleh Pemprov/Pemkab/Pemkot di Kaltim, Akmal Malik menekankan perlunya antisipasi terhadap kemungkinan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan di masa depan.
Dalam rangka mempertahankan produksi beras, Kadis Pangan telah mengidentifikasi lahan sawah yang mengalami kesulitan air. “Kami sedang memproses pengadaan ratusan pompa air untuk membantu petani agar sawah mereka tidak gagal panen,” ungkap Akmal Malik.
Siti Farisyah Yana, Kepala DPTPH Provinsi Kaltim, menambahkan bahwa lebih dari 3000 hektar lahan sawah di Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser yang sebelumnya produktif, kini tidak lagi digarap karena kesulitan air. “Ini adalah salah satu contoh nyata dari tantangan yang kita hadapi dalam memperkuat ketahanan pangan,” kata Yana.
Kaltim berencana untuk bekerja sama dan menandatangani MoU dengan berbagai daerah penghasil pangan untuk memastikan pasokan yang stabil. Namun, Akmal Malik mengingatkan bahwa jika kondisi produksi di daerah penghasil pangan memburuk, hukum pasar akan berlaku dan harga dapat meningkat secara signifikan.
“Kita harus terus bekerja keras untuk memperkuat ketahanan pangan Kaltim,” tegas Akmal Malik, menandai pentingnya inisiatif ini bagi masa depan kemandirian pangan di daerah.
(FB/MF)
Penulis : Lana
Editor : Lana
