FajarBorneo.com – Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Sabtu malam (10/8). Pengunduran diri ini menjadi sorotan utama, terutama setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo sehari sebelumnya. Namun, Istana Kepresidenan menegaskan bahwa keputusan Hartarto untuk mundur tidak memiliki hubungan langsung dengan Presiden Jokowi.
Pada Jumat (09/08), Hartarto mengunjungi Istana Kepresidenan di Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan ini berlangsung dari pukul 14.07 hingga 15.49 WIB. Meski agenda pertemuan tersebut belum dijelaskan secara rinci oleh pihak Istana, Hartarto menyebut bahwa diskusi tersebut melibatkan berbagai isu ekonomi nasional.
Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan pada Senin (12/08) bahwa pengunduran diri Hartarto adalah keputusan pribadi dan sepenuhnya merupakan urusan internal Partai Golkar. “Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah hak pribadi beliau yang tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo,” ujar Ari Dwipayana. Hartarto, yang tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, kini berada di Ibu Kota Nusantara untuk mengikuti sidang kabinet.
Dalam video resmi yang dirilis pada Minggu (11/08), Hartarto menyatakan bahwa keputusan mundur diambil untuk menjaga keutuhan dan stabilitas Partai Golkar selama masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” ungkap Hartarto.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa langkah Hartarto didorong oleh keinginan untuk memperkuat soliditas internal partai dan menciptakan situasi yang kondusif dalam masa transisi pemerintahan mendatang. “Dasar pertimbangan pengunduran diri itu Pak Ketum mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintah di masa yang akan datang,” kata Doli.
Partai Golkar kini akan melanjutkan proses penunjukan ketua umum baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal organisasi.
