Fajarborneo.com, Samarinda – Perombakan jajaran direksi perusahaan daerah (Perusda) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijadwalkan antara Mei hingga Juli 2025 mendatang, disambut positif oleh Komisi II DPRD Kaltim.
Momen ini diharapkan menjadi titik tolak perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Benua Etam. Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengawal ketat proses seleksi agar berjalan transparan dan akuntabel.
Sapto menyadari bahwa proses seleksi direksi Perusda kerap menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan tidak ada praktik “titipan” yang merugikan. “Biasanya ini rawan titipan-titipan.
Tapi nanti bisa dilihat online siapa yang ikut seleksi. Bisa dicek basic-nya, latar belakangnya. Itu penting supaya publik tahu dan prosesnya tidak diam-diam,” ungkap Sapto di Royal Park Hotel, Samarinda, Sabtu (24/5) lalu.
Meski jadwal pasti pergantian direksi menunggu keputusan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Sapto optimis momen ini akan dimanfaatkan untuk memilih figur-figur terbaik.
“Kalau soal itu, tunggu tanggal mainnya Pak Gubernur saja ya. Karena kewenangan PKM (perusahaan kawasan milik daerah) itu ya di Gubernur. Semua akan berakhir di bulan 5, 6, atau 7 ini,” jelasnya.
Sapto dengan tegas menyatakan, direksi yang terpilih nantinya haruslah sosok-sosok profesional yang mampu membawa perubahan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prinsip “the right man on the right job” menjadi kunci utama.
“Saya minta yang dipilih nanti adalah orang-orang profesional. Mereka punya kapasitas, kapabilitas, integritas, motivasi, dan inovasi. Bukan hanya datang kerja seperti biasa, tapi juga bisa membawa perubahan besar yang berdampak ke peningkatan PAD,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas dibanding kedekatan pribadi. Menurutnya, hubungan personal tidak seharusnya menjadi penentu utama. “Ini misal ya, kamu berteman dengan saya, tapi kamu nilainya jelek, ngapain dipilih.
Tapi kalau kamu profesional dan nilainya bagus, kenapa tidak saya memilih kamu. Poinnya itu yang penting bukan nepotisme. Tapi kualitas,” tandas politisi Partai Golkar ini.
Untuk menjamin proses seleksi yang bersih, Sapto mendukung penuh agar seluruh tahapan dilakukan secara terbuka. Mulai dari pengumuman peserta, tahapan seleksi, hingga hasil akhir, semua harus bisa diakses publik.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) yang benar-benar independen dan memiliki integritas tinggi, bebas dari intervensi politik.
“Masyarakat Kaltim harus bisa mengakses informasinya. Supaya publik juga bisa ikut mengawasi. Ini uang rakyat, ini aset daerah. Kita tidak boleh main-main,” tegas Sapto.
Komisi II DPRD Kaltim, ditegaskan Sapto, akan menjadi garda terdepan dalam mengawal proses seleksi ini agar benar-benar terbuka dan akuntabel. Meskipun tidak menyebut secara spesifik Perusda mana saja yang dinilai bermasalah, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh.
“Pokoknya banyak, semua perlu dievaluasi. Saya harap seleksi ini bisa menjadi momen perbaikan tata kelola BUMD di Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
(MF)
