Fajarborneo.com, Samarinda – Arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius di tengah prediksi penurunan fiskal daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi Kaltim untuk lebih fokus dan strategis dalam menjawab persoalan mendasar di Bumi Mulawarman.
Syarifatul, yang merupakan legislator dari Dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang, menilai bahwa kejelasan arah pembangunan sangat krusial. Tanpa fokus yang jelas, program-program yang dijalankan dikhawatirkan akan berjalan sporadis dan tidak efektif menyasar persoalan utama masyarakat Kaltim.
“Saya harap pemerintah bisa menjawab isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan utama di Kaltim sehingga pembangunan bisa difokuskan,” ucap Syarifatul.
Ia menambahkan, penempatan isu-isu utama Kaltim sebagai prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan memastikan program yang dijalankan lebih tepat sasaran.
Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda.
Menurutnya, BUMD memiliki peran strategis dalam menopang keuangan daerah jika dikelola secara profesional, transparan, dan diarahkan pada sektor-sektor usaha yang potensial.
Syarifatul juga mendesak adanya langkah konkret dari eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kontribusi sektor tambang terhadap PAD.
Ia mengkritisi ketidakseimbangan antara kekayaan sumber daya alam yang disumbang Kaltim ke pusat dengan bagian yang kembali ke daerah.
“Saat ini Komisi II DPRD Kaltim juga tengah menggagas bagaimana agar ada PAD dari sektor tambang. Karena kita ketahui bahwa ratusan triliun yang diambil pusat, kembali ke Kaltim hanya seperberapanya. Jadi kita perlu memikirkan keseimbangan keadilan untuk daerah penghasil, khususnya Kaltim,” pungkasnya.
Meski kewenangan di sektor tambang didominasi pusat, Syarifatul berharap perusahaan tambang di Kaltim dapat memberikan dampak langsung yang signifikan bagi daerah.
Kolaborasi dengan pihak swasta, terutama perusahaan tambang besar, dianggap vital untuk menyukseskan program unggulan Kaltim di tengah kondisi fiskal yang diprediksi menurun dari Rp 21 triliun menjadi Rp 18 triliun. (Adv)
(MF)
