DPRD Kaltim Sambut Prioritas Koperasi Prabowo, Sapto: Pusat-Daerah Harus Bersinergi Kuatkan Ekonomi Kerakyatan

- Jurnalis

Senin, 26 Mei 2025 - 11:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono

Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono

Fajarborneo.com, Samarinda – Wacana menjadikan program koperasi sebagai prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disambut baik oleh Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya pendelegasian kebijakan yang jelas dari pusat hingga ke daerah, serta pendampingan substansial untuk memastikan koperasi benar-benar berjalan efektif.

Sapto menyoroti kondisi riil di lapangan, di mana banyak koperasi yang terbentuk namun tidak berfungsi optimal.

Ia berharap, jika komitmen terhadap koperasi ini serius, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan bimbingan teknis yang komprehensif hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kalau memang ini menjadi program pemerintah Presiden Prabowo, kemudian pendelegasian jelas sampai ke provinsi dan kabupaten/kota, maka diberikanlah pelatihan yang benar-benar,” ujar Sapto.

Menurut Sapto, kunci keberhasilan koperasi adalah adanya fokus dan pendampingan yang berkelanjutan.

Ia mengkritisi banyaknya koperasi yang terbentuk secara administratif tanpa kejelasan arah usaha dan manajemen, menyebabkan banyak yang akhirnya “hilang” karena minimnya pengawasan dan pemahaman pengurus.

“Jangan nanti dibentuk, ujung-ujungnya hanya membentuk saja. Pembentukan koperasi itu harus benar-benar fokus, ada yang mengurusi. Karena koperasi itu bukan sendirian,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya koperasi memiliki legalitas yang jelas, pengurus yang resmi, dan bidang usaha yang spesifik, lengkap dengan kejelasan pangsa pasar dan rantai pasok produk.

Pemerintah, lanjut Sapto, harus terlibat aktif tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pembina yang mampu memberikan perhatian terhadap pengembangan koperasi. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan koperasi menjadi wadah yang produktif.

“Jangan sampai koperasi menjadi wadah yang disalahgunakan. Masalah anggaran bukan soal utama, yang penting koperasi harus legal, pengurusnya jelas, dan semua prosesnya transparan,” tutup Sapto. (Adv)

(FM)

Berita Terkait

Penemuan Jenazah Bayi di Tenggarong Seberang Berujung Pengungkapan, Polisi Amankan Seorang Perempuan
Hotspot Kukar Menurun, BPBD Waspadai Karhutla di Lahan Gambut
Posko Karhutla Tenggarong Ditetapkan di Mangkurawang, Logistik Relawan Mulai Disiapkan
Kukar Masih Tunggu Rp2,2 Triliun Dana Kurang Salur, Bupati Siapkan Langkah ke Pemerintah Pusat
350 Penari Sukses Tampil di Erau 2026, Persiapannya Hanya 29 Hari
Festival Erau Adat Kutai 2026 Resmi Dibuka
APBD Kutim 2026 Berubah, Pendapatan Diproyeksi Naik Rp644 Miliar
58 Pejabat Kukar Dilantik, Camat Anggana Diminta Segera Tangani Krisis Air Bersih

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 12:33 WIB

Penemuan Jenazah Bayi di Tenggarong Seberang Berujung Pengungkapan, Polisi Amankan Seorang Perempuan

Selasa, 22 September 2026 - 12:24 WIB

Hotspot Kukar Menurun, BPBD Waspadai Karhutla di Lahan Gambut

Selasa, 22 September 2026 - 12:18 WIB

Posko Karhutla Tenggarong Ditetapkan di Mangkurawang, Logistik Relawan Mulai Disiapkan

Senin, 21 September 2026 - 16:47 WIB

Kukar Masih Tunggu Rp2,2 Triliun Dana Kurang Salur, Bupati Siapkan Langkah ke Pemerintah Pusat

Senin, 21 September 2026 - 16:33 WIB

350 Penari Sukses Tampil di Erau 2026, Persiapannya Hanya 29 Hari

Sabtu, 19 September 2026 - 12:43 WIB

58 Pejabat Kukar Dilantik, Camat Anggana Diminta Segera Tangani Krisis Air Bersih

Jumat, 18 September 2026 - 15:12 WIB

Pemkab Kukar Siapkan Tiga Desa Cantik

Kamis, 17 September 2026 - 15:07 WIB

BPBD dan PMI Kukar Bagikan 5.000 Masker Kepada Masyarakat Tenggarong

Berita Terbaru