Fajarborneo.com, Samarinda – Penurunan kemampuan fiskal Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang diprediksi dari Rp 21 triliun menjadi Rp 18 triliun, menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan program-program prioritas daerah.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menekankan pentingnya dukungan fiskal yang memadai serta kolaborasi dari semua pihak untuk menyukseskan program unggulan Pemprov Kaltim.
Syarifatul menyoroti program-program seperti ‘gratis pol’ dan ‘jos pol’ yang menjadi harapan masyarakat Kaltim, membutuhkan dukungan yang kuat, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga sektor swasta dan masyarakat.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan gratis pol dan jos pol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tegas Syarifatul.
Legislator dari dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini juga menyoroti bahwa di tengah keterbatasan fiskal saat ini, penyelarasan program antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi mutlak.
Ia mengkritik kesan program yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, tanpa sinergi yang kuat.
“Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” jelasnya.
Untuk itu, Bendahara Fraksi Golkar ini mendorong agar rapat koordinasi (rakor) rutin antara Gubernur Kaltim, Sekdaprov, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Kaltim, menjadi agenda wajib.
Ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih anggaran dan duplikasi program, sehingga alokasi APBD bisa lebih efisien dan tepat sasaran.
“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah. Jadi pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” tambahnya.
Dengan menurunnya kemampuan fiskal, Syarifatul menekankan bahwa sinergi lintas sektor dan kolaborasi menjadi kunci utama untuk memastikan program-program prioritas Kaltim tetap berjalan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” pungkasnya. (Adv)
(FM)
