Samarinda — Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk laporan keuangan tahun anggaran 2024. Capaian ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut, menandakan konsistensi Kaltim dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar.
Dalam agenda resmi di Gedung DPRD Kaltim, BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD dan Wakil Gubernur Seno Aji. Acara tersebut sekaligus menjadi simbol keberhasilan pemerintah daerah menjaga sistem administrasi dan pengelolaan anggaran.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP ini bukan hal yang sederhana. Ia menyebutkan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara jajaran pemerintah provinsi dan mitra legislatif dalam menjalankan sistem tata kelola keuangan secara bertanggung jawab.
“Opini ini adalah bentuk validasi dari lembaga audit negara bahwa tata kelola kita berjalan pada jalur yang benar. Namun, capaian ini juga mengandung tanggung jawab besar ke depan,” ujar Hamas.
Hasanuddin menegaskan bahwa opini WTP tidak bisa dilihat sekadar sebagai pencapaian administratif, tetapi sebagai dorongan agar seluruh perangkat pemerintahan terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Ia juga menyampaikan pentingnya menindaklanjuti seluruh temuan dan catatan dari BPK dalam waktu 60 hari sebagaimana diatur undang-undang.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD akan terus diperkuat untuk memastikan agar hasil pemeriksaan BPK tidak berhenti di atas kertas. Jika dibutuhkan, DPRD dapat meminta klarifikasi hingga audit lanjutan guna memastikan semua rekomendasi dilaksanakan dengan tuntas.
“Keuangan yang bersih tidak cukup dengan laporan yang baik. Harus dibarengi dengan pelaksanaan anggaran yang pro-rakyat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi peran BPK sebagai lembaga audit yang menjaga objektivitas dan integritas dalam proses pemeriksaan. Dirinya berharap sinergi antara BPK, eksekutif, dan legislatif terus terjaga agar kinerja pemerintahan Kaltim semakin meningkat.
Melalui pencapaian ini, Pemprov Kaltim memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga transparansi fiskal secara konsisten. Hasanuddin berharap raihan ini menjadi pondasi bagi peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.(adv)
