Samarinda – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Ekti menyebutkan bahwa dari seluruh wilayah di Kalimantan Timur, hanya Kota Samarinda yang saat ini dianggap benar-benar siap mengimplementasikan program ini. Sementara daerah lain, seperti Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar), masih dalam proses persiapan.
“Baru Samarinda yang sejauh ini terlihat siap. Wilayah lain masih dalam tahap menyesuaikan diri,” ungkap politisi Partai Gerindra itu kepada media pada 16 Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada inisiatif dan kesiapan masing-masing kepala daerah. Menurutnya, pemerintah pusat sudah menyediakan peluang dan dukungan yang luas, tinggal bagaimana pemerintah daerah dapat merespons secara cepat dan tepat.
“Pemerintah pusat sudah memberi ruang, tinggal bagaimana daerah bisa menjemput bola,” katanya.
DPRD Kaltim akan terus mendukung dan mengawal kebijakan tersebut, meskipun fokus utamanya adalah mengawasi pelaksanaan program di lapangan agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Tak hanya soal kesiapan wilayah, Ekti juga menyoroti tantangan klasik di sektor pendidikan, khususnya ketersediaan tenaga pendidik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Ia mendorong agar pemerintah mengutamakan tenaga pengajar dari putra daerah, karena dinilai lebih mengenal kondisi geografis setempat dan memiliki kemungkinan bertahan lebih lama di daerah penugasan.
“Tenaga lokal lebih berpeluang bertahan lama. Kalau kita datangkan dari luar, biasanya hanya sebentar lalu pindah,” jelasnya.
Ekti mencontohkan sektor kesehatan sebagai pembanding, di mana banyak dokter yang ditugaskan ke daerah pelosok memilih pindah karena kurangnya fasilitas dan insentif. Hal serupa, menurutnya, bisa terjadi di bidang pendidikan jika tidak segera diantisipasi dengan pendekatan yang lebih kontekstual.
“Kalau dari awal kita tidak pikirkan keberlanjutan, nanti akan jadi masalah seperti di sektor lain. Ini harus kita cegah,” tutupnya. (adv)
