Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti serius rendahnya angka rata-rata lama sekolah di provinsi tersebut yang masih berada di angka 10,2 tahun. Menurut anggota Komisi IV, Darlis Pattalongi, hal ini menunjukkan bahwa banyak pelajar di Kaltim belum menuntaskan pendidikan hingga jenjang yang semestinya.
Ia menilai program Gratispoll—kebijakan Pemprov Kaltim untuk menggratiskan biaya pendidikan—sudah berada di jalur yang benar. Namun, menurutnya, tantangan terbesar bukan sekadar soal pembebasan uang sekolah atau kuliah, melainkan tingginya biaya hidup yang harus ditanggung pelajar dan mahasiswa setiap harinya.
“Permasalahan utama bukan lagi soal SPP atau UKT, karena itu sudah ditanggung pemerintah. Yang lebih mendesak sekarang adalah biaya harian: transportasi, makan, hingga tempat tinggal,” kata Darlis pada Senin, 17 Juni 2025.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan besar di Kaltim agar tidak hanya berfokus pada tanggung jawab sosial bersifat umum, tetapi ikut mendanai beasiswa biaya hidup sebagai bentuk kontribusi nyata dalam sektor pendidikan.
“Bantuan semacam itu akan meringankan beban siswa dan mahasiswa, dan sangat mungkin menaikkan angka partisipasi sekolah. Ini bagian dari investasi jangka panjang,” jelasnya.
Tak berhenti pada pembiayaan, Darlis juga menegaskan bahwa mutu pendidikan perlu mendapat perhatian serius. Ia menyebut bahwa kualitas guru, dosen, staf pendidikan, dan kelayakan infrastruktur masih jadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
“Jika kita hanya menggratiskan sekolah, tapi kualitas pengajar buruk dan fasilitas minim, hasilnya tetap tidak maksimal. Maka, pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan perlu lebih ketat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Darlis mengingatkan bahwa dengan pertumbuhan penduduk Kaltim yang mencapai 2,8%, pembangunan di sektor pendidikan harus adaptif dan progresif. Ia membandingkan dengan Pulau Jawa, di mana isu pertumbuhan penduduk lebih berkutat pada pemenuhan kebutuhan pangan.
“Di Kaltim, lonjakan jumlah penduduk menuntut kesiapan sumber daya manusia. Dan itu hanya bisa diwujudkan lewat pendidikan yang berkualitas,” tutupnya.(adv)
