Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, kembali menyoroti persoalan klasik di dunia pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ia menegaskan bahwa akses pendidikan, terutama di desa-desa terpencil, masih belum merata akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Setiap tahun masalahnya itu-itu saja. Jumlah lulusan lebih banyak dari kapasitas sekolah negeri. Ini bukan sekadar isu teknis, ini soal keadilan bagi anak-anak di daerah,” kata Sarkowi saat ditemui di Samarinda, Rabu (19/6/2025).
Menurut Sarkowi, Masih cukup banyak keluarga di Kukar yang menggantungkan harapan pada sekolah negeri karena keterbatasan biaya. Tapi sayangnya, pembangunan sekolah belum bisa menjangkau semua wilayah karena kondisi geografis Kukar yang luas dan tersebar. Bahkan, tak sedikit desa yang belum memiliki sekolah menengah sama sekali.
“Kalau tidak ada sekolah di dekat rumah, anak-anak terpaksa harus menempuh perjalanan jauh, atau malah berhenti sekolah. Ini kenyataan yang tidak bisa kita abaikan,” ujarnya.
Sarkowi mengungkapkan, salah satu solusi yang bisa diambil adalah membangun sekolah dengan pendekatan wilayah, di mana satu sekolah bisa melayani beberapa desa terdekat. Ia mencontohkan rencana pembangunan di kawasan Loa Tebu yang dinilai cukup strategis. Namun, proses ini juga terhambat oleh persoalan pembebasan lahan.
“Kalau dari awal pemerintah daerah dan warga bisa duduk bersama, mungkin saja lahan bisa dihibahkan. Intinya komunikasi harus dibangun sejak awal,” jelas politisi Golkar itu.
Lebih jauh, Sarkowi menyoroti dampak sosial yang muncul akibat keterbatasan ini. Banyak siswa yang terpaksa harus menunggu hingga satu tahun untuk bisa melanjutkan sekolah karena tidak tertampung, sementara pilihan sekolah swasta belum tentu terjangkau semua kalangan.
“Masalah ini bukan hanya soal berapa sekolah yang ada, tapi lebih ke bagaimana pemerintah benar-benar hadir di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Anak-anak di desa juga punya hak yang sama untuk dapat pendidikan yang baik,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah menyusun peta kebutuhan pendidikan yang lebih terukur, berbasis data wilayah. Dengan begitu, pembangunan sekolah bisa lebih tepat sasaran, tidak hanya sebagai respons dadakan terhadap masalah yang berulang.
“Kalau datanya jelas dan rinci, kita bisa tahu daerah mana yang harus diprioritaskan. Jadi pembangunan sekolah tidak asal-asalan, tapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (adv)
