Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menyuarakan kekhawatirannya terhadap kesiapan daerah dalam memenuhi lonjakan kebutuhan pangan seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, sistem pertanian di Kaltim saat ini belum mengalami pembaruan berarti dan dikhawatirkan tidak mampu mengejar kebutuhan besar yang akan muncul.
“Para petani kita masih menggunakan metode konvensional, padahal ke depan kebutuhan akan pangan meningkat drastis. Jangan sampai IKN tumbuh cepat, tapi pertanian Kaltim tertinggal jauh,” kata Sigit pada 18 Juni 2025.
Ia menilai bahwa kurangnya regenerasi petani dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi menjadi kendala serius dalam meningkatkan produktivitas pertanian di daerah. Ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan dari provinsi lain dinilai bisa menjadi ancaman dalam jangka panjang.
“Selama ini kita masih bergantung pada pasokan dari Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan Nusa Tenggara. Kalau IKN sudah dihuni jutaan orang, dari mana kita akan memenuhi pangan kalau bukan dari dalam sendiri?” ujarnya.
Sebagai solusi, Sigit mengusulkan agar Pemprov Kaltim bisa berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi, guna mendatangkan tenaga kerja terampil dari luar daerah yang bisa langsung mengelola lahan tidur menjadi produktif. Hal ini dinilai lebih realistis dibanding menunggu kesiapan SDM lokal yang masih terbatas.
Selain itu, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti kurangnya partisipasi aktif sektor swasta dalam memajukan pertanian berbasis teknologi. Menurutnya, investasi pada mekanisasi pertanian harus segera dilakukan untuk komoditas strategis seperti padi, cokelat, hingga umbi-umbian.
“Keterlibatan dunia usaha masih minim. Kalau pengusaha lokal mau serius investasi alat dan teknologi pertanian, hasil pertanian kita bisa naik kelas. Tapi faktanya, dukungan masih belum maksimal,” ujarnya.
Sigit juga menekankan pentingnya pelatihan dan insentif bagi petani agar mereka terdorong untuk meninggalkan metode lama dan beralih ke sistem pertanian yang lebih modern dan efisien.
Menariknya, ia juga mengungkap bahwa Sulawesi Selatan sempat melakukan studi banding ke Kaltim untuk membahas pengaruh IKN terhadap ketahanan pangan dan tata ruang. Hal ini dinilainya sebagai sinyal bahwa Kaltim dianggap strategis secara nasional, namun belum sepenuhnya siap secara lokal.
“Kita ini wilayah yang penting secara posisi, tapi kalau tidak melakukan perubahan dari sekarang, kita hanya akan jadi penonton dari proses besar yang sedang berlangsung,” pungkasnya.
Kini, Kalimantan Timur berada di persimpangan: menjadi sentra produksi pangan bagi IKN atau terus bergantung pada distribusi dari luar. Dalam konteks ini, pertanian bukan lagi sektor pendukung, melainkan penemtu masa depan daerah.(adv)
