SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menilai pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat tinggi pada tahun 2024 belum mencerminkan keberlanjutan jangka panjang. Alasannya, pembangunan ekonomi masih sangat bergantung pada sektor lama seperti pertambangan dan industri ekstraktif.
Hal ini disampaikan dalam laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2024. Meski pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 6,17 persen atau lebih tinggi dari nasional yang berada di angka 5,03 persen, DPRD menilai fondasi pertumbuhan itu masih rapuh.
“Di atas kertas kita tumbuh, tapi secara substansi masih bergantung pada tambang dan migas. Ini bukan pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Agus, Minggu (27/7/2025).
Pansus mencatat sektor pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi masih mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim. Sementara sektor-sektor ekonomi baru seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif masih belum tumbuh signifikan, stagnan di kisaran 7–8 persen.
“Tanpa terobosan, kita akan kesulitan keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif. Padahal masa depan kita tidak bisa selamanya ditopang oleh sumber daya alam yang akan habis,” lanjut Agus.
Kekhawatiran DPRD juga mencakup ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kota Bontang mengalami kontraksi ekonomi minus 2,51 persen, sementara Penajam Paser Utara (PPU) justru tumbuh sangat tinggi hingga 30,68 persen—angka yang dianggap memperlihatkan ketimpangan perhatian dan anggaran.
“Kita ingin pertumbuhan yang adil, bukan hanya berkutat di satu dua wilayah,” ujarnya.
Pansus mendesak agar Pemerintah Provinsi mulai serius mengembangkan sektor ekonomi alternatif seperti ekonomi hijau, pertanian modern, pariwisata, dan industri kreatif. Juga, penting untuk menyusun rencana pascatambang yang lebih terstruktur.
“Bukan hanya soal angka PDRB atau pertumbuhan. Ini soal arah dan daya tahan ekonomi Kaltim ke depan,” tegas Agus. (adv)
