SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menilai buruknya sistem pelaporan data infrastruktur telah menjadi penghambat utama dalam mengevaluasi arah pembangunan daerah. Hal ini terungkap dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Ketua Pansus LKPj, Agus Suwandy, menyebut nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) yang hanya mencapai 7,74 persen menjadi indikator lemahnya pencatatan dan pelaporan pembangunan di daerah.
“Data yang ada tidak rinci. Kita tidak tahu sektor mana yang dibenahi, wilayah mana yang tertinggal. Bagaimana bisa menyusun kebijakan yang tepat kalau datanya tidak lengkap?” kata Agus.
Tak hanya itu, Agus juga mengangkat hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari BRIN. Kalimantan Timur mencatat skor 3,37, lebih rendah dari rata-rata nasional yang berada di angka 3,43. Khusus di pilar infrastruktur, skor Kaltim bahkan hanya 2,89. Mahakam Ulu menjadi yang terendah dengan skor 1,71.
“Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan masih sangat tajam. Ada wilayah yang jauh tertinggal dari yang lain,” tegasnya.
Meski begitu, beberapa daerah seperti Kutai Kartanegara, Paser, Balikpapan, Berau, hingga Samarinda justru mencatat nilai di atas rata-rata provinsi. Menurut DPRD, ini menjadi bukti bahwa potensi pembangunan ada, namun belum diimbangi dengan distribusi anggaran yang merata.
Pansus pun mendesak Bappeda Kaltim agar mulai menyusun laporan tahunan infrastruktur yang lebih transparan dan terperinci hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Laporan ini dianggap penting sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran.
“Pembangunan tak bisa hanya berfokus di daerah tertentu. Tanpa pendekatan afirmatif bagi wilayah tertinggal, kesenjangan akan terus melebar,” ujar Agus.
Ia juga menekankan pentingnya mengubah orientasi pembangunan, tidak lagi semata mengejar angka pertumbuhan, tapi memperhatikan keadilan dan pemerataan manfaat.
“Pertumbuhan itu penting, tapi pemerataan jauh lebih penting. Kaltim harus membangun dengan arah yang jelas: bukan hanya besar secara angka, tapi berdampak langsung ke masyarakat,” pungkasnya. (adv)
