SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengkritik rendahnya respons kepala daerah di Kaltim terhadap program Sekolah Rakyat, salah satu inisiatif pendidikan nasional untuk warga kurang mampu dan daerah tertinggal.
Menurut Ekti, hingga pertengahan Juli 2025, hanya Pemerintah Kota Samarinda yang menunjukkan kesiapan nyata untuk menjalankan program tersebut. Sementara daerah lain dinilai lambat dan terkesan pasif.
“Saat ini baru Samarinda yang siap. Padahal program ini terbuka untuk semua kabupaten dan kota. Seharusnya kepala daerah aktif menjemput bola, bukan menunggu dikomando,” kata Ekti, Sabtu (26/7/2025).
Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa keberhasilan program nasional seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kesigapan pemerintah daerah. Ia menilai banyak kepala daerah belum menunjukkan keseriusan administratif dan koordinatif.
“Kalau urusan administrasi saja lambat, bisa-bisa peluang program ini hilang. Padahal ini soal pendidikan generasi muda. Ini masa depan,” ujarnya.
Ekti menyebut bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi warga miskin dan wilayah tertinggal.
“Program ini bukan sekadar bantuan, tapi bagian dari upaya pemerataan pendidikan nasional. Kalau Kaltim tidak cepat tanggap, bisa-bisa daerah lain yang lebih dulu mendapat manfaat,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa meski DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan, pihaknya berkomitmen mendorong daerah agar tidak ketinggalan dalam pelaksanaan program nasional yang berpihak kepada rakyat.
“Kami di DPRD Kaltim mendukung penuh, tapi inisiatif tetap harus datang dari kepala daerah. Jangan sampai Kaltim kehilangan peluang emas karena kelambanan birokrasi,” pungkasnya. (adv)
