SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) antardaerah yang dinilai makin mencolok. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan bahwa kesenjangan ini bisa menjadi penghambat utama dalam menciptakan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi tak menjamin kesejahteraan jika kualitas SDM di kabupaten/kota tak seimbang. Masih banyak daerah yang tertinggal dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan,” ujar Agus.
Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2024 tercatat 78,79 tertinggi ketiga secara nasional namun angka tersebut tak mencerminkan kondisi di semua wilayah. Kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang memiliki IPM “sangat tinggi”, sementara Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara masih tertinggal.
“Ini alarm serius. Ketimpangan ini bukan cuma soal angka, tapi berpengaruh pada produktivitas jangka panjang dan kohesi sosial antarwilayah,” tegasnya.
Tingginya angka pengangguran terbuka juga menjadi sorotan. Kaltim mencatat 5,14 persen, tertinggi se-Kalimantan, meski provinsi ini berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) regional.
“Ini paradoks. Ekonomi kita besar, tapi tenaga kerja tidak terserap maksimal. Harus ada kebijakan yang menghubungkan pertumbuhan dengan lapangan kerja yang berkelanjutan,” tambah Agus.
Pansus juga mencatat stagnasi angka stunting yang masih tinggi di angka 22,9 persen, jauh dari target nasional 14 persen. Mahakam Ulu dan PPU menjadi daerah dengan capaian pendidikan paling rendah, dilihat dari Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah.
“Bonus demografi tak akan berarti jika anak-anak masih stunting dan pendidikan tertinggal. Pemerintah harus hadir lebih kuat di wilayah yang termarjinalkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, kesetaraan gender pun ikut menjadi perhatian. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kaltim meningkat menjadi 0,441, menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan profesi strategis.
“Ini bukan cuma soal angka di parlemen. Tapi soal ruang bagi perempuan untuk berperan dalam menentukan arah kebijakan yang lebih inklusif,” ucap Agus.
DPRD mendesak Pemerintah Provinsi menyusun strategi intervensi berbasis wilayah, memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta mengesahkan regulasi yang progresif seperti Peraturan Gubernur untuk percepatan penurunan stunting dan pembangunan SDM.
“Kaltim tak boleh hanya bangga dengan angka PDRB. Yang jauh lebih penting adalah kualitas manusianya sehat, berpendidikan, dan setara,” pungkasnya. (adv)
