SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil II Balikpapan, Nurhadi Saputra, mendorong optimalisasi lahan bekas bangunan Pusat Kegiatan Islam Balikpapan (Puskib) sebagai ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus lokasi pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri baru.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, aset milik Pemprov Kaltim seluas 3,8 hektare itu memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan strategis warga Kota Balikpapan.
“Kawasan ini harus dikelola secara multifungsi. Dari sisi pendidikan, pembangunan SMA negeri sangat mendesak, dan dari sisi lingkungan, RTH sangat penting di tengah laju urbanisasi,” ujar Nurhadi, Kamis (24/7/2025).
Ia mengatakan, DPRD Kaltim siap berperan aktif menjembatani dialog antara Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, dan masyarakat. Nurhadi juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan aset publik.
“Pemanfaatan aset ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal membangun visi kota yang inklusif. Kita ingin warga dilibatkan sejak awal,” jelasnya.
Nurhadi menggarisbawahi bahwa status kepemilikan lahan yang berada di bawah Pemprov Kaltim tidak boleh menjadi hambatan. Justru menurutnya, sinergi antara provinsi dan kota harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Kita butuh kolaborasi yang erat agar pengelolaan aset benar-benar berdampak langsung pada masyarakat,” tuturnya.
Usulan pembangunan SMA negeri baru, lanjutnya, lahir dari kebutuhan riil warga Balikpapan. Menurutnya, hingga kini masih banyak keluhan soal keterbatasan daya tampung SMA negeri di kota tersebut.
“Setiap tahun banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Pemerataan akses pendidikan harus jadi prioritas,” tegas Nurhadi. (adv)
