SAMARINDA — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Samarinda, Subandi, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan. Ia menyebut proyek tersebut sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan krisis sampah yang selama ini membebani Kota Samarinda.
“Penumpukan sampah tidak bisa lagi ditangani dengan cara konvensional. PLTSA adalah solusi jangka panjang karena mengubah sampah menjadi energi. Ini efisien dan bermanfaat,” ujar Subandi, Kamis (24/7/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan bahwa keberhasilan PLTSA tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Ia mengajak warga untuk mulai memilah sampah dari rumah dan membuangnya sesuai kategori dan waktu.
“Teknologi secanggih apapun akan gagal kalau masyarakat tidak mendukung. Edukasi harus jalan. Kebiasaan sederhana seperti memisahkan sampah organik dan non-organik bisa membawa dampak besar,” tegasnya.
Subandi juga melihat proyek PLTSA sebagai bagian dari upaya menuju pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, konversi sampah menjadi energi bisa memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan.
“Biasanya sampah itu jadi masalah, tapi lewat teknologi ini justru bisa jadi sumber listrik. Ini jelas sejalan dengan prinsip ekonomi hijau dan efisiensi energi,” tambahnya.
Ia menyambut baik rencana Pemkot Samarinda yang menargetkan PLTSA mulai beroperasi pada akhir 2025. Apalagi, proyek ini digadang-gadang akan menjadikan Samarinda sebagai kota percontohan pengelolaan sampah modern secara nasional pada tahun 2026.
Lebih lanjut, Subandi mengapresiasi terbukanya peluang kerja sama dengan investor luar negeri dalam pembiayaan proyek tersebut, termasuk dari Malaysia dan Korea Selatan. Menurutnya, skema investasi ini dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mempercepat realisasi pembangunan.
“Jika ada investor yang siap membangun, tentu ini menguntungkan. APBD bisa dialihkan ke sektor lain yang juga mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan,” tandasnya. (adv)
