Fajarborneo.com, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyerahkan bantuan logistik kepada relawan Posko Induk Gabungan Relawan Balakar Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kecamatan Tenggarong, Jumat (16/10/2026).
Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan kepada para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun kebakaran di kawasan permukiman.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yani juga menyoroti keterbatasan peralatan pemadam kebakaran yang digunakan relawan saat bertugas di lapangan. Menurutnya, dukungan terhadap relawan perlu diperkuat agar penanganan kebakaran dapat berjalan lebih optimal.
“Saya menyambangi teman-teman relawan yang memang peduli terhadap karhutla dan kebakaran permukiman. Mereka harus kita dukung, termasuk setelah kita mengecek peralatannya. Ternyata, peralatan yang tersedia masih sangat terbatas,” ujarnya.
Yani menilai, keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meski sejumlah fasilitas telah tersedia, jumlah dan kelengkapannya dinilai masih belum memadai untuk menunjang kebutuhan penanganan kebakaran.
“Infrastruktur pemadam kebakaran itu memprihatinkan. Bukan berarti tidak ada, tetapi masih kurang. Hal ini juga perlu kita pastikan menjadi prioritas dibandingkan dengan yang lain,” katanya.
Ia menegaskan, kesiapan sarana dan prasarana harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Sebab, ketika kebakaran meluas, proses penanganan akan semakin sulit apabila peralatan yang dibutuhkan belum tersedia.
“Ketika sudah terjadi bencana, khususnya kebakaran, kita tidak bisa menghindarinya. Tidak mungkin peralatan yang dibutuhkan langsung tersedia begitu saja. Karena itu, kita harus memastikan kesiapan sarana dan prasarana sejak awal,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, kebutuhan penunjang penanganan kebakaran mencakup berbagai perlengkapan, mulai dari peralatan pemadam, selang, alat pelindung diri (APD), hingga bahan bakar untuk mendukung operasional relawan di lapangan.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Yani berharap pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan relawan secara bertahap melalui dukungan anggaran. DPRD Kukar, lanjutnya, akan mendorong agar pengadaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027.
“Kedatangan kami memang terlambat. Namun, insya Allah, kita pastikan akan mendukung melalui APBD, khususnya untuk 2027. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk penanganan bencana kebakaran harus menjadi perhatian,” pungkasnya.
(Adv/Hen/FB)
