Fajarborneo.com, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) berencana menelusuri kondisi instalasi dan infrastruktur kelistrikan bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyusul rentetan kebakaran yang terjadi di Tenggarong. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi potensi risiko kelistrikan sekaligus memperkuat upaya pencegahan kebakaran.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan kebakaran yang kembali terjadi di Tenggarong menjadi duka bersama dan perlu diikuti peningkatan kesiapsiagaan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus mencakup berbagai potensi penyebab kebakaran, termasuk risiko instalasi listrik yang tidak layak.
“Kita tentu bersedih. Ini adalah duka bersama, khususnya bagi masyarakat Tenggarong. Kejadian kebakaran yang kembali terjadi mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan harus ditingkatkan, termasuk melalui sosialisasi agar bencana kebakaran tidak terjadi lagi,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Jumat (16/10/2026).
Yani menegaskan, pencegahan kebakaran tidak cukup hanya berfokus pada penggunaan kompor dan gas. Kondisi kabel serta instalasi listrik yang sudah tua atau tidak layak pakai juga perlu diperhatikan untuk mengurangi potensi bahaya.
“Pencegahan bukan hanya menyangkut persoalan kompor dan gas, tetapi juga arus listrik. Kabel-kabel yang sudah tua dan tidak layak digunakan harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu menyikapi persoalan ini, termasuk memastikan instalasi listrik benar-benar aman,” katanya.
Karena itu, DPRD Kukar berencana berkoordinasi dengan PLN untuk menelusuri kondisi instalasi dan fasilitas kelistrikan, termasuk komponen yang berpotensi menimbulkan gangguan.
“Kami di DPRD akan mencoba mencari cara untuk mengintervensi persoalan instalasi dan fasilitas kelistrikan ini, termasuk komponen-komponen yang ada di dalamnya, bersama PLN. Sebab, kejadian kebakaran yang diduga berkaitan dengan arus pendek sudah berulang kali terjadi,” jelasnya.
Selain keamanan instalasi, Yani turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik berulang yang disebut berdampak pada peralatan elektronik milik warga. Menurutnya, persoalan tersebut juga perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab gangguan dan memastikan kondisi infrastruktur kelistrikan tetap terjaga.
“Gangguan listrik itu perlu ditelusuri karena kondisi komponen dan peralatan kelistrikan juga harus diperhatikan. Kita tidak bisa hanya melihat persoalan penyaluran listrik, tetapi juga bagaimana seluruh fasilitas dan infrastruktur kelistrikan dijaga agar tetap aman,” ungkap Yani.
Ia menambahkan, DPRD Kukar berencana melakukan penelusuran langsung bersama PLN. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan yang perlu ditangani, baik terkait keamanan instalasi maupun gangguan pasokan listrik.
“Insya Allah DPRD akan melakukan penelusuran langsung dan berkoordinasi dengan pihak PLN. Kita ingin persoalan ini dievaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.
(Adv/Hen/FB)
