Fajarborneo.com, Kutai Kartanegara – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar, terutama untuk menangani dampak setelah kebakaran. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta pemerintah pusat meningkatkan alokasi agar pemulihan lingkungan dan penanganan kesehatan masyarakat turut menjadi prioritas.
Ahmad Yani mengapresiasi dukungan anggaran yang telah diberikan pemerintah pusat. Namun, ia menilai jumlah tersebut belum sebanding dengan besarnya dampak kebakaran yang harus ditangani pemerintah daerah.
“Ya, kita bersyukur atas anggaran yang diberikan. Berapa pun nilainya, tentu tetap kita syukuri, meskipun sebenarnya jumlah tersebut belum mencukupi jika dibandingkan dengan kerugian yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah Kutai Kartanegara,” ujarnya, Jumat (06/11/2026).
Menurutnya, keterbatasan anggaran dapat mempersempit kemampuan daerah dalam menangani persoalan karhutla secara menyeluruh. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat perlu ditingkatkan agar pemerintah daerah memiliki kapasitas lebih besar dalam menjalankan penanganan dan pemulihan.
“Setidaknya, anggaran itu bisa membantu meringankan beban, meskipun kalau kita berbicara cukup atau tidak, tentu masih belum cukup. Kita berharap ke depan alokasinya bisa ditingkatkan, bukan hanya mengandalkan anggaran yang sudah ada,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah pusat memperhatikan hak-hak daerah dalam pemenuhan anggaran pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjalankan berbagai tanggung jawabnya, termasuk menghadapi dampak bencana kebakaran.
“Kami juga berharap pemerintah pusat dapat menunaikan hak-hak daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ahmad Yani mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari padamnya api. Kondisi lahan yang terdampak, gangguan kesehatan akibat asap, hingga kerusakan ekosistem juga membutuhkan penanganan lanjutan.
“Persoalannya bukan hanya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dampak yang ditimbulkan dan perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Ia mendorong agar program penanganan karhutla ke depan dilengkapi dengan langkah pemulihan pascakebakaran, termasuk rehabilitasi lahan dan penghijauan kembali kawasan hutan yang terdampak.
“Kita harus memikirkan bagaimana memulihkan kondisi lahan, menangani dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat, serta menghijaukan kembali kawasan hutan yang telah terbakar,” pungkasnya.
(Adv/Hen/FB)
