Fajarborneo.com, Penajam Paser Utara – Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Meski Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah membuka layanan secara berkala, jumlah masyarakat yang datang masih relatif sedikit.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan, terutama di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan IKN.
Kepala Disdukcapil PPU, Waluyo, mengatakan layanan di MPP kawasan IKN dibuka berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Dalam setiap periode pelayanan, petugas memberikan layanan selama dua hari.
“Kami juga membuka pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di kawasan IKN. Pelayanan tersebut dilaksanakan secara berkala, sekitar sembilan kali dalam periode yang kami jadwalkan, dengan durasi pelayanan dua hari setiap kegiatan,” ungkap Waluyo, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, keberadaan layanan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi kependudukan tanpa harus mendatangi kantor Disdukcapil PPU.
Terlebih, kawasan IKN kini menjadi pusat aktivitas berbagai kalangan, mulai dari pekerja pembangunan hingga aparatur sipil negara (ASN). Situasi tersebut dinilai menjadi peluang untuk memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan tingginya pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Waluyo mengakui, jumlah masyarakat yang mengakses pelayanan di MPP IKN masih belum sesuai harapan.
“Padahal, terdapat banyak pekerja dan aparatur sipil negara yang beraktivitas di kawasan IKN. Kami berharap ke depan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan administrasi kependudukan di sana,” katanya.
Waluyo menduga rendahnya kunjungan tersebut dipengaruhi belum meratanya informasi mengenai jenis pelayanan yang dapat diakses masyarakat melalui MPP IKN.
Selain itu, mobilitas pekerja yang tinggi juga dinilai berpengaruh. Sebagian masyarakat yang beraktivitas di kawasan IKN kemungkinan belum menetap secara permanen sehingga belum merasa perlu mengurus atau memperbarui dokumen kependudukan di PPU.
“Mungkin sebagian masyarakat belum memahami layanan yang tersedia atau belum menetap secara permanen di kawasan tersebut. Karena itu, kami akan terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
(Adv/Zaa/Fb)
