Fajarborneo.com, Penajam Paser Utara – Jumlah warga negara asing (WNA) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan hanya empat hingga lima orang. Meski jumlahnya relatif sedikit, penerbitan identitas kependudukan bagi WNA tetap melalui pemeriksaan administrasi dan verifikasi dokumen keimigrasian.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU, Waluyo, mengatakan jumlah tersebut masih berupa perkiraan sementara. Pihaknya perlu melakukan pengecekan kembali untuk memastikan data pasti WNA yang telah memiliki KTP-el di wilayah PPU.
“Untuk KTP-el bagi warga negara asing, jumlahnya di PPU masih relatif sedikit. Sepengetahuan saya, jumlahnya sekitar empat hingga lima orang, tetapi angka pastinya perlu kami periksa kembali,” ujar Waluyo, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebutkan, WNA yang tinggal di PPU tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Waru dan beberapa kawasan permukiman lainnya. Namun, keberadaan WNA di suatu wilayah tidak serta-merta membuat mereka memenuhi persyaratan untuk memperoleh KTP-el.
Berbeda dengan pelayanan bagi warga negara Indonesia (WNI), penerbitan KTP-el bagi WNA memiliki persyaratan khusus. Pemohon harus memenuhi ketentuan administrasi serta menunjukkan dokumen keimigrasian yang menjadi dasar legalitas keberadaannya di Indonesia.
Karena itu, Disdukcapil melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan sebelum menerbitkan identitas kependudukan. Proses tersebut juga berkaitan dengan verifikasi status keimigrasian melalui instansi yang berwenang.
“Kami tidak bisa menerbitkan KTP-el begitu saja tanpa pemeriksaan dokumen. Data dan status keimigrasian yang bersangkutan juga berkaitan dengan pengawasan pihak imigrasi,” jelasnya.
Menurut Waluyo, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan pemohon benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Status izin tinggal menjadi salah satu aspek penting dalam proses penerbitan dokumen kependudukan bagi WNA.
Selain persyaratan penerbitan, masa berlaku KTP-el bagi WNA juga berkaitan dengan dokumen izin tinggal yang dimiliki. Perpanjangan dokumen kependudukan harus memperhatikan ketentuan keimigrasian yang berlaku.
Waluyo menegaskan, kepemilikan KTP-el tidak serta-merta mengubah status kewarganegaraan seseorang. WNA yang memperoleh identitas kependudukan di Indonesia tetap berstatus sebagai warga negara asing selama belum melalui proses perubahan kewarganegaraan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Warga negara asing juga tidak otomatis menjadi warga negara Indonesia hanya karena memiliki dokumen kependudukan di daerah. Perubahan status kewarganegaraan harus melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
(Adv/Zaa/Fb)
