Fajarborneo.com, Kutai Barat – Pemerintah menghadirkan fasilitas Ruang Udara Bersih (RUB) di Puskesmas Barong Tongkok untuk melindungi masyarakat dari paparan pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fasilitas berkapasitas 12 orang tersebut diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia, serta penderita asma.
Kesiapan fasilitas itu ditinjau Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudi Mas’ud, didampingi Wakil Bupati Kutai Barat, H. Nanang Adriani, Kamis (12/11/2026). Kunjungan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam peninjauan tersebut, Rudi menjelaskan bahwa indeks pencemaran udara di Kalimantan Timur telah mencapai angka 800. Kutai Barat menjadi salah satu wilayah yang kondisi kualitas udaranya perlu mendapat perhatian serius.
“Indeks pencemaran udara di Kalimantan Timur sudah mencapai angka 800. Kutai Barat menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait kondisi kualitas udaranya,” jelas Rudi.
Sebagai langkah perlindungan, RUB disiapkan menjadi tempat sementara bagi masyarakat yang rentan terhadap paparan udara tercemar. Fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 12 orang dan dilengkapi peralatan pengukur kualitas udara dari Swiss, perangkat pendukung dari Jakarta, serta karpet antibakteri.
Rudi menyampaikan, fasilitas di Puskesmas Barong Tongkok tersebut akan dijadikan prototipe percontohan sebelum dievaluasi untuk kemungkinan pengembangan di fasilitas publik lainnya.
“Ruang Udara Bersih ini akan menjadi prototipe percontohan. Selanjutnya, kita evaluasi untuk melihat kemungkinan pengembangannya di rumah sakit, sekolah, maupun instansi pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat, H. Nanang Adriani, bersama Gubernur turut memastikan kesiapan sarana dan prasarana, peralatan pendukung, serta tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak kabut asap.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap keberadaan RUB dapat membantu mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat paparan udara tercemar, khususnya bagi kelompok rentan. Fasilitas ini juga diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah kabupaten dan provinsi dalam penanganan dampak karhutla serta pemulihan kualitas udara.
(Adv/Mat/Fb)
