Fajarborneo.com, Kutai Barat – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendorong pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk maupun karya yang dihasilkan. Langkah ini dilakukan agar hasil kreativitas masyarakat memiliki perlindungan hukum sekaligus peluang pengembangan nilai ekonomi.
Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi HKI yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kubar di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, yang dibacakan Sekretaris Bappelitbangda, Florensius Steven, disampaikan bahwa daerah memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Berbagai gagasan, inovasi, dan karya masyarakat dinilai memiliki potensi ekonomi yang perlu dilindungi agar tidak ditiru atau disalahgunakan pihak lain.
Bupati mengapresiasi inisiatif Bappelitbangda dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Apresiasi juga diberikan kepada perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur yang hadir sebagai narasumber.
Menurutnya, HKI bukan sekadar proses legalisasi formal, tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum sekaligus bentuk pengakuan terhadap hasil kerja para inovator, kreator, dan pelaku UMKM.
Pendaftaran HKI, baik berupa merek, hak cipta, paten, maupun desain industri, dapat memberikan perlindungan terhadap hasil karya. Selain itu, kepemilikan HKI juga membuka peluang komersialisasi lebih luas, meningkatkan nilai jual produk, serta memperkuat ekosistem inovasi daerah.
Bupati turut meminta perangkat daerah terkait lebih proaktif memberikan pendampingan melalui pola pelayanan jemput bola. Dengan pendekatan tersebut, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di kampung, pasar, maupun sentra kerajinan dapat memperoleh bantuan langsung dalam proses pendaftaran.
“Jangan menunggu UMKM datang ke kantor, kita yang jemput bola. Datangi mereka di kampung-kampung, di pasar-pasar, di sentra-sentra kerajinan. Bantu mereka memotret produknya, bantu mereka mengisi formulirnya, bantu mereka mendaftarkannya. Jadikan pelayanan HKI ini bagian dari pelayanan publik kita yang cepat dan gratis pendampingannya,” ucapnya.
Perhatian juga diarahkan kepada generasi muda agar melindungi karya kreatif, mulai dari lagu, konten digital, desain, hingga aplikasi. Karya-karya tersebut dinilai sebagai aset bernilai ekonomi yang perlu didaftarkan hak ciptanya agar tidak dimanfaatkan pihak lain tanpa izin.
“Pengembangan ekonomi kreatif melalui fasilitasi pendaftaran HKI bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, terutama masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan,” terang Florensius
Selain itu, pemerintah daerah mendorong pendaftaran indikasi geografis bagi produk unggulan khas Kutai Barat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas produk daerah sekaligus memberikan perlindungan hukum.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI semakin meningkat, sehingga karya kreatif dan produk unggulan Kutai Barat dapat berkembang serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
(Adv/Mat/Fb)
