Fajarborneo.com, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menjajaki pemanfaatan energi surya untuk memenuhi kebutuhan listrik gedung pemerintahan hingga masyarakat. Rencana tersebut dibahas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) PPU melalui koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Jakarta.
Ada dua skema yang menjadi perhatian, yakni pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap atau rooftop pada gedung milik pemerintah daerah dan pembangunan PLTS komunal untuk masyarakat.
Kepala Disperkim PPU, Riviana Noor, mengatakan kedua program tersebut memiliki peluang untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Namun, realisasinya masih bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Untuk PLTS rooftop, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan secara resmi kepada Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE. Usulan tersebut harus dilengkapi informasi mengenai profil gedung, jumlah bangunan yang diajukan, serta kapasitas listrik yang digunakan.
“Untuk program PLTS rooftop, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan secara resmi dengan melampirkan data gedung yang akan menjadi lokasi pemasangan. Selanjutnya, kementerian akan melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) sebelum usulan mendapatkan persetujuan,” jelas Riviana, Senin (9/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, pengusulan PLTS atap untuk gedung pemerintah daerah diarahkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya Bidang Cipta Karya.
Selain kebutuhan energi untuk fasilitas pemerintahan, Disperkim juga melihat peluang pengembangan PLTS komunal yang ditujukan bagi masyarakat di wilayah yang membutuhkan akses energi surya.
Berbeda dengan pemasangan PLTS atap, pengajuan program komunal membutuhkan sejumlah persiapan tambahan. Pemerintah daerah harus menyampaikan surat usulan dari Bupati PPU, disertai data wilayah sasaran, jumlah kepala keluarga (KK) calon penerima manfaat, serta kepastian legalitas lahan milik pemerintah daerah yang akan digunakan.
“Untuk PLTS komunal, ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan, terutama data kebutuhan masyarakat, jumlah KK penerima manfaat, serta legalitas lahan pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan. Ini menjadi bagian penting dalam proses pengusulan ke kementerian,” ujarnya.
Persyaratan tersebut menjadi salah satu tahapan yang perlu diselesaikan sebelum pemerintah daerah mengajukan program kepada kementerian. Dengan demikian, penentuan lokasi dan kelompok masyarakat penerima manfaat harus didukung data yang jelas.
Di luar rencana pemanfaatan energi surya, koordinasi dengan Kementerian ESDM juga membahas keberadaan aset penerangan jalan umum (PJU) yang berasal dari kementerian tersebut di wilayah PPU.
Penelusuran aset akan dilanjutkan bersama bagian pengelolaan aset Ditjen EBTKE. Langkah ini diperlukan untuk memastikan status kepemilikan dan pengelolaan PJU, mengingat sebagian aset diketahui telah diserahkan kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, peluang pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga dan pemanfaatan bendungan sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) belum menghasilkan pembahasan tuntas. Kedua program tersebut masih membutuhkan koordinasi lanjutan dengan bidang yang menangani konservasi energi.
Riviana mengatakan hasil pertemuan di Jakarta menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah berikutnya, terutama dalam melengkapi data dan dokumen teknis yang dipersyaratkan.
“Pemerintah daerah berharap peluang kerja sama tersebut dapat membuka pemanfaatan energi baru terbarukan, baik untuk mendukung operasional fasilitas pemerintahan maupun memperluas akses energi bagi masyarakat PPU,” tutupnya.
(Adv/Zaa/Fb)
