FajarBorneo.com – Aksi demontrasi 1 September di Samarinda mendatangkan ribuan massa. Tergabung dalam Aliansi Mahakam, peserta aksi harus dibubarkan paksa pihak kepolisian menjelang magrib.
Padahal massa aksi sempat ditemui Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud beserta anggota dewan lainnya. Tetapi massa aksi belum puas dan merasa jawaban Hasan terlalu normatif.
Kepada massa aksi, Hasan menyebut bakal menampung aspirasi Aliansi Mahakam untuk diteruskan kepada DPR RI. Sebagai bentuk sikap para legislator di Bumi Etam terhadap kondisi yang terjadi belakangan ini.
“Kami akan diskusikan dulu masalah ini dan buat surat pernyataan untuk disampaikan ke pusat,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Tetapi upaya itu justru mendapat sambutan yang negatif. Politikus Golkar itu justru disoraki dan dianggap terlalu normatif dalam menyampaikan sikap. Padahal aliansi itu membawa 11 tuntutan yang didesak bisa dipenuhi legislator pusat.
“Bahas sekarang juga bersama kami di sini,” ujar salah satu orator.
Pada akhirnya, pertemuan itu tidak menemukan jalan keluar. Anggota Dewan kembali masuk sementara massa aksi tetap bertahan di luar. Ketua BEM KM Universitas Mulawarman, M. Ilham Maulana, mengatakan jika pernyataan Ketua DPRD hanya sekadar janji, tidak ada langkah konkret.
“Kami sudah tidak percaya dengan jawaban seperti itu. Sebab aksi-aksi sebelumnya juga dijawab hal yang sama,” tegas Ilham.
Massa aksi pun tetap mendesak untuk masuk dan memaksa tuntutan mereka dipenuhi. Sempat terjadi aksi baka ban tepat di gerbang DPRD Kaltim. Aksi membuka paksa gerbang juga berjalan meski hal tersebut urung terjadi.
Hingga menjelang magrib, pihak keamanan mulai membubarkan massa. Termasuk memakai tembakanbwater canon dan gas air mata. Massa aksi terpukul mundur hingga ke Jalan Tengkawang. Sempat bertahan sebentar, hingga akhir bubar secara perlahan.
Aksi ini memang terjadi di seluruh daerah, di Indonesia. Buntut dari berbagai kebijakan yang meresahkan publik. Isu awal terkait naiknya tunjangan DPR RI, sementara beban masyarakat semakin bertambah dengan naiknya pajak di tiap daerah. (bct)
