Hakim Konstitusi Arief Hidayat: Pilpres 2024 Lebih Gaduh Dibanding Pilpres Sebelumnya

- Jurnalis

Jumat, 5 April 2024 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FajarBorneo.com – Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat bahwa pelaksanaan kontestasi Pilpres 2024 lebih gaduh dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. Arief mengungkapkan ada perbedaan khusus antara Pilpres 2024 dengan Pilpres 2014 dan 2019. Apa perbedaannya?

Pernyataan tersebut disampaikan Arief saat mendalami kasus yang dihadapi empat menteri dalam sidang sengketa Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Empat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca Juga :  Zulkifli Hasan Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum PAN 2024-2029 secara Aklamasi

“Saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan itu yang terlibat mengadili pilpres dan pileg 3 kali, jadi saya mempunyai pemahaman yang agak kompherensif mendalam,” kata Arief.

“Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, dilakukan di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa kontestasi pilpres dan pileg di Indonesia menjadi perhatian dunia. Dia menambahkan bahwa sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi juga menarik perhatian publik.

“Ini untuk pendidikan karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa, tidak saja di nasional tapi juga internasional,” ujarnya.

Baca Juga :  Yusril Mendadak Mundur dari Ketum PBB, Ada Apa ?

Arief menceritakan pengalamannya saat menghadiri pertemuan biro MK sedunia. Saat itu, banyak negara yang mempertanyakan kepadanya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia.

“Menanyakan kepada saya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia, jadi ini mendapat perhatian sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam pesidangan ini,” tuturnya.

Berita Terkait

Jawa Timur Darurat Narkoba, PW GP Ansor Serukan Kolaborasi Total Perangi Narkotika
GP Ansor Jatim Kompak Dukung Program Ketahanan Pangan Demi Kemajuan Desa
Komisi II DPR Dorong Perbaikan Layanan Pengaduan Agraria di Kementerian ATR/BPN
Gelombang Dukungan Baru Isran-Hadi, Team Muda Berani Menangkan ini Alasannya
Analisis Geologi Kejadian Gempa Bumi Berau, Kalimantan Timur, Tanggal 15 September 2024
Faisal Basri : Ekonom Kritis Sang Pejuang Telah Pergi
Zulkifli Hasan Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum PAN 2024-2029 secara Aklamasi
DPR Setujui Revisi UU Pilkada, Ini Respon Ketua KPU Afifuddin
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 28 Februari 2025 - 19:55 WIB

Sigit Wibowo: Pajak Daerah Kunci Pembangunan Infrastruktur Balikpapan

Kamis, 30 Januari 2025 - 16:47 WIB

IKA PMII Kutim Salurkan 111 Paket Sembako untuk Korban Banjir Desa Sangatta Selatan

Rabu, 22 Januari 2025 - 13:38 WIB

Komisi II DPR RI Sepakati Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pada 6 Februari 2025

Rabu, 15 Januari 2025 - 09:25 WIB

Anggota DPRD Kaltim dan DPR RI Gelar Reses di Balikpapan: Soroti Kelangkaan Gas Elpiji dan Masalah Tanah

Jumat, 3 Januari 2025 - 11:07 WIB

Gugatan Isran-Hadi Diterima MK, Hasil Pilkada Kaltim Masih Belum Final

Rabu, 1 Januari 2025 - 17:18 WIB

Berawal dari Hobi, Kini jadi Pengusaha Domba

Minggu, 10 November 2024 - 20:07 WIB

Sekolah di Kaltim Diminta Peduli Isu Kesehatan Mental

Kamis, 29 Agustus 2024 - 09:09 WIB

Golkar Resmi Dukung Andi Harun Tanpa Lawan di Pilwali 2024

Berita Terbaru

arzh-CNnlenfrdeiditrues