Hakim Konstitusi Arief Hidayat: Pilpres 2024 Lebih Gaduh Dibanding Pilpres Sebelumnya

- Jurnalis

Jumat, 5 April 2024 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FajarBorneo.com – Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat bahwa pelaksanaan kontestasi Pilpres 2024 lebih gaduh dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. Arief mengungkapkan ada perbedaan khusus antara Pilpres 2024 dengan Pilpres 2014 dan 2019. Apa perbedaannya?

Pernyataan tersebut disampaikan Arief saat mendalami kasus yang dihadapi empat menteri dalam sidang sengketa Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Empat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca Juga :  Indonesia Kini Punya Pusat Pengujian Perangkat Digital Berstandar Internasional: IDTH

“Saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan itu yang terlibat mengadili pilpres dan pileg 3 kali, jadi saya mempunyai pemahaman yang agak kompherensif mendalam,” kata Arief.

“Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, dilakukan di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa kontestasi pilpres dan pileg di Indonesia menjadi perhatian dunia. Dia menambahkan bahwa sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi juga menarik perhatian publik.

“Ini untuk pendidikan karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa, tidak saja di nasional tapi juga internasional,” ujarnya.

Baca Juga :  Zulkifli Hasan Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum PAN 2024-2029 secara Aklamasi

Arief menceritakan pengalamannya saat menghadiri pertemuan biro MK sedunia. Saat itu, banyak negara yang mempertanyakan kepadanya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia.

“Menanyakan kepada saya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia, jadi ini mendapat perhatian sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam pesidangan ini,” tuturnya.

Berita Terkait

Demokrat Kaltim Mantapkan Soliditas Lewat Rakorda dan Halal Bihalal
Kopdes Merah Putih Dapat Fasilitas Kredit Rp3 Miliar dari Himbara, Bukan Bantuan Hibah
Ketua DPD REI Jambi Puji Menteri PUPR atas Penambahan Kuota Rumah Subsidi
Jawa Timur Darurat Narkoba, PW GP Ansor Serukan Kolaborasi Total Perangi Narkotika
GP Ansor Jatim Kompak Dukung Program Ketahanan Pangan Demi Kemajuan Desa
Komisi II DPR Dorong Perbaikan Layanan Pengaduan Agraria di Kementerian ATR/BPN
Gelombang Dukungan Baru Isran-Hadi, Team Muda Berani Menangkan ini Alasannya
Analisis Geologi Kejadian Gempa Bumi Berau, Kalimantan Timur, Tanggal 15 September 2024
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Mei 2025 - 11:10 WIB

DPRD Kaltim Sambut Prioritas Koperasi Prabowo, Sapto: Pusat-Daerah Harus Bersinergi Kuatkan Ekonomi Kerakyatan

Senin, 26 Mei 2025 - 10:55 WIB

Kaltim Hadapi Penurunan Fiskal, DPRD Tekankan Kolaborasi Total untuk Program Unggulan

Senin, 26 Mei 2025 - 10:52 WIB

DPRD Kaltim Perketat Pengawasan Aset Pemprov, Sapto Cegah Pembengkalain dan Dorong Nilai Tambah Ekonomi

Senin, 26 Mei 2025 - 10:49 WIB

DPRD Kaltim Minta Pemprov Lebih Fokus Tangani Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berita Terbaru