Hakim Konstitusi Arief Hidayat: Pilpres 2024 Lebih Gaduh Dibanding Pilpres Sebelumnya

- Jurnalis

Jumat, 5 April 2024 - 16:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FajarBorneo.com – Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat bahwa pelaksanaan kontestasi Pilpres 2024 lebih gaduh dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. Arief mengungkapkan ada perbedaan khusus antara Pilpres 2024 dengan Pilpres 2014 dan 2019. Apa perbedaannya?

Pernyataan tersebut disampaikan Arief saat mendalami kasus yang dihadapi empat menteri dalam sidang sengketa Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Empat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca Juga :  Faisal Basri : Ekonom Kritis Sang Pejuang Telah Pergi

“Saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan itu yang terlibat mengadili pilpres dan pileg 3 kali, jadi saya mempunyai pemahaman yang agak kompherensif mendalam,” kata Arief.

“Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK, dilakukan di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk-pikuk itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa kontestasi pilpres dan pileg di Indonesia menjadi perhatian dunia. Dia menambahkan bahwa sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi juga menarik perhatian publik.

“Ini untuk pendidikan karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa, tidak saja di nasional tapi juga internasional,” ujarnya.

Baca Juga :  Banjir Bandang Sumatera Barat Tewaskan 41 Orang, Pencarian Korban Hilang Masih Dilanjutkan

Arief menceritakan pengalamannya saat menghadiri pertemuan biro MK sedunia. Saat itu, banyak negara yang mempertanyakan kepadanya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia.

“Menanyakan kepada saya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia, jadi ini mendapat perhatian sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam pesidangan ini,” tuturnya.

Berita Terkait

Demokrat Kaltim Mantapkan Soliditas Lewat Rakorda dan Halal Bihalal
Kopdes Merah Putih Dapat Fasilitas Kredit Rp3 Miliar dari Himbara, Bukan Bantuan Hibah
Ketua DPD REI Jambi Puji Menteri PUPR atas Penambahan Kuota Rumah Subsidi
Jawa Timur Darurat Narkoba, PW GP Ansor Serukan Kolaborasi Total Perangi Narkotika
GP Ansor Jatim Kompak Dukung Program Ketahanan Pangan Demi Kemajuan Desa
Komisi II DPR Dorong Perbaikan Layanan Pengaduan Agraria di Kementerian ATR/BPN
Gelombang Dukungan Baru Isran-Hadi, Team Muda Berani Menangkan ini Alasannya
Analisis Geologi Kejadian Gempa Bumi Berau, Kalimantan Timur, Tanggal 15 September 2024
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 Juli 2025 - 21:11 WIB

PAD Melejit, Fraksi Demokrat Beri Apresiasi dan Catatan Strategis untuk APBD 2024

Senin, 16 Juni 2025 - 19:14 WIB

Hari Bhayangkara ke-79, Pandi Widiarto Dorong Pendidikan Karakter Lewat Lomba PBB

Senin, 9 Juni 2025 - 19:10 WIB

Kunjungan Kerja Edi Oloan ke Penajam Disertai Bantuan Kurban

Kamis, 5 Juni 2025 - 13:58 WIB

Pandi Widianto, S.IP, Hadiri Apel Bersama Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025

Sabtu, 31 Mei 2025 - 11:51 WIB

Demokrat Kaltim Mantapkan Soliditas Lewat Rakorda dan Halal Bihalal

Selasa, 6 Mei 2025 - 15:45 WIB

Siap Mengabdi, Purnabakti KPC Tawarkan Sinergi untuk Kemajuan Kutim

Selasa, 6 Mei 2025 - 08:47 WIB

Pungutan Sekolah Jadi Sorotan, Ombudsman Minta Pemprov Kaltim Bertindak

Minggu, 4 Mei 2025 - 11:57 WIB

Pemerataan Anggaran Pendidikan Wajib Jadi Perhatian Khusus Pemkab Kutim

Berita Terbaru

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra. (ist)

DPRD KALTIM

DPRD Kaltim Dukung Penuh Pembangunan RS di Balikpapan Timur

Jumat, 11 Jul 2025 - 19:51 WIB