Samarinda — Hujan deras yang mengguyur Kota Samarinda pada Senin (12/5/2025) kembali memicu banjir besar di sejumlah wilayah, memperparah kekhawatiran publik terhadap lemahnya pengelolaan lingkungan dan tata kota. Peristiwa ini mengundang sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur, khususnya dari Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi.
Menurut Darlis, banjir yang terus berulang bukan lagi sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan pertanda bahwa kebijakan pengelolaan wilayah selama ini tidak berpihak pada prinsip keberlanjutan. Ia menyebut bahwa kerusakan lingkungan, terutama di kawasan hulu akibat aktivitas pertambangan, serta buruknya sistem drainase, merupakan pemicu utama bencana tersebut.
“Ini bukan kali pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir jika tidak ada langkah korektif yang serius. Kita sedang melihat dampak dari pengabaian jangka panjang terhadap tata ruang dan lingkungan,” kata Darlis.
Wilayah seperti Loa Janan Ilir menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Puluhan rumah warga masih terendam air hingga berhari-hari, sementara akses utama seperti Jalan HM Rifadin lumpuh akibat genangan dan kemacetan.
Darlis menilai bahwa respons pemerintah selama ini terlalu bersifat jangka pendek dan tidak menyasar persoalan mendasar. Ia menekankan pentingnya pendekatan sistemik yang melibatkan perbaikan infrastruktur drainase, rehabilitasi kawasan resapan air, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tambang.
“Yang kita perlukan bukan hanya tanggap darurat, tapi langkah strategis. Penanganan harus dimulai dari hulu, dengan restorasi kawasan kritis dan pembenahan tata ruang kota,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan lambatnya proses evakuasi dan distribusi bantuan kepada warga terdampak, yang hingga kini masih banyak bergantung pada upaya darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Lebih lanjut, Darlis mengingatkan bahwa jika tidak ada perubahan pendekatan dari pemerintah, banjir akan terus menjadi bencana rutin yang mengancam kehidupan masyarakat Samarinda.
“Tanpa kemauan politik yang kuat untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh, Samarinda akan terus terjebak dalam siklus bencana. Warga tidak butuh janji-janji manis, mereka butuh perlindungan nyata,” tutupnya.(adv)
