DPRD Kaltim Sambut Prioritas Koperasi Prabowo, Sapto: Pusat-Daerah Harus Bersinergi Kuatkan Ekonomi Kerakyatan

- Jurnalis

Senin, 26 Mei 2025 - 11:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono

Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono

Fajarborneo.com, Samarinda – Wacana menjadikan program koperasi sebagai prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disambut baik oleh Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya pendelegasian kebijakan yang jelas dari pusat hingga ke daerah, serta pendampingan substansial untuk memastikan koperasi benar-benar berjalan efektif.

Sapto menyoroti kondisi riil di lapangan, di mana banyak koperasi yang terbentuk namun tidak berfungsi optimal.

Ia berharap, jika komitmen terhadap koperasi ini serius, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan bimbingan teknis yang komprehensif hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga :  Ratusan Siswa di Kutim Tak Tertampung di Sekolah Negeri, Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Solusi Konkret

“Kalau memang ini menjadi program pemerintah Presiden Prabowo, kemudian pendelegasian jelas sampai ke provinsi dan kabupaten/kota, maka diberikanlah pelatihan yang benar-benar,” ujar Sapto.

Menurut Sapto, kunci keberhasilan koperasi adalah adanya fokus dan pendampingan yang berkelanjutan.

Ia mengkritisi banyaknya koperasi yang terbentuk secara administratif tanpa kejelasan arah usaha dan manajemen, menyebabkan banyak yang akhirnya “hilang” karena minimnya pengawasan dan pemahaman pengurus.

“Jangan nanti dibentuk, ujung-ujungnya hanya membentuk saja. Pembentukan koperasi itu harus benar-benar fokus, ada yang mengurusi. Karena koperasi itu bukan sendirian,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya koperasi memiliki legalitas yang jelas, pengurus yang resmi, dan bidang usaha yang spesifik, lengkap dengan kejelasan pangsa pasar dan rantai pasok produk.

Baca Juga :  Ratusan Siswa di Sangatta Gagal Masuk Sekolah Negeri, DPRD Kaltim Desak Pemprov Bangun Sekolah Baru

Pemerintah, lanjut Sapto, harus terlibat aktif tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pembina yang mampu memberikan perhatian terhadap pengembangan koperasi. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan koperasi menjadi wadah yang produktif.

“Jangan sampai koperasi menjadi wadah yang disalahgunakan. Masalah anggaran bukan soal utama, yang penting koperasi harus legal, pengurusnya jelas, dan semua prosesnya transparan,” tutup Sapto. (Adv)

(FM)

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dukung Penuh Pembangunan RS di Balikpapan Timur
Persoalan Klasik PPDB, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
Ratusan Siswa di Kutim Tak Tertampung di Sekolah Negeri, Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Solusi Konkret
Salehuddin Dorong Regulasi Perlindungan Pegiat Lingkungan dan Masyarakat Adat
Ratusan Siswa di Sangatta Gagal Masuk Sekolah Negeri, DPRD Kaltim Desak Pemprov Bangun Sekolah Baru
Kaltim Hadapi Penurunan Fiskal, DPRD Tekankan Kolaborasi Total untuk Program Unggulan
DPRD Kaltim Perketat Pengawasan Aset Pemprov, Sapto Cegah Pembengkalain dan Dorong Nilai Tambah Ekonomi
DPRD Kaltim Minta Pemprov Lebih Fokus Tangani Isu Strategis Pembangunan Daerah
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 Juli 2025 - 21:11 WIB

PAD Melejit, Fraksi Demokrat Beri Apresiasi dan Catatan Strategis untuk APBD 2024

Senin, 16 Juni 2025 - 19:14 WIB

Hari Bhayangkara ke-79, Pandi Widiarto Dorong Pendidikan Karakter Lewat Lomba PBB

Senin, 9 Juni 2025 - 19:10 WIB

Kunjungan Kerja Edi Oloan ke Penajam Disertai Bantuan Kurban

Kamis, 5 Juni 2025 - 13:58 WIB

Pandi Widianto, S.IP, Hadiri Apel Bersama Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025

Sabtu, 31 Mei 2025 - 11:51 WIB

Demokrat Kaltim Mantapkan Soliditas Lewat Rakorda dan Halal Bihalal

Selasa, 6 Mei 2025 - 15:45 WIB

Siap Mengabdi, Purnabakti KPC Tawarkan Sinergi untuk Kemajuan Kutim

Selasa, 6 Mei 2025 - 08:47 WIB

Pungutan Sekolah Jadi Sorotan, Ombudsman Minta Pemprov Kaltim Bertindak

Minggu, 4 Mei 2025 - 11:57 WIB

Pemerataan Anggaran Pendidikan Wajib Jadi Perhatian Khusus Pemkab Kutim

Berita Terbaru

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra. (ist)

DPRD KALTIM

DPRD Kaltim Dukung Penuh Pembangunan RS di Balikpapan Timur

Jumat, 11 Jul 2025 - 19:51 WIB