Samarinda – Pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di wilayah pedalaman. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pelosok harus segera ditangani agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan setara.
Ia menekankan bahwa ketimpangan ini bukan sekadar soal ketersediaan infrastruktur sekolah, tetapi juga menyangkut kondisi kesejahteraan guru, khususnya mereka yang mengabdi di wilayah-wilayah terisolasi. Menurutnya, banyak guru yang harus bekerja dalam situasi yang serba terbatas, baik dari segi akses menuju sekolah hingga sarana dan prasarana pendidikan yang minim.
“Perjuangan para guru di daerah terpencil luar biasa. Mereka tetap berkomitmen mengajar di tengah berbagai keterbatasan. Sayangnya, pengabdian mereka belum sepenuhnya dihargai sebagaimana mestinya,” ujar Ananda.
Ia menilai penting adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah provinsi, seperti pemberian insentif khusus, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, serta kepastian karier yang lebih baik bagi tenaga pendidik di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Menurutnya, guru merupakan fondasi utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata.
“Kita tidak bisa berharap banyak pada peningkatan kualitas pendidikan jika para gurunya saja belum mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ananda mendorong agar kurikulum pendidikan di Kaltim disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Hal ini penting agar sistem pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pendidikan harus menjadi kekuatan utama untuk membangun masa depan Kaltim. Dan itu dimulai dari perbaikan sistem di akar rumput,” pungkasnya.(adv)
