FajarBorneo.com – Pemerintah memutuskan untuk menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit pada tahun ini. Sebelumnya, kuota yang ditetapkan hanya sebesar 220.000 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa jumlah ini merupakan angka tertinggi dalam sejarah Indonesia. “Periode pertama Pak Prabowo ini langsung memecahkan rekor,” kata Ara, sapaan akrabnya, dalam pernyataan di Kantor Kementerian PKP beberapa waktu lalu.
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jambi, Abror Lubis, menyampaikan apresiasinya mewakili para pengembang properti di Provinsi Jambi. Ia menyambut baik kepastian alokasi 350.000 unit kuota FLPP yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Saya sebagai Ketua REI Provinsi Jambi mewakili para pengembang properti di Provinsi Jambi menyambut baik rencana Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman yang menambah kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025. Rencana ini yang mencakup peningkatan kuota dari 220.000 menjadi 350.000 unit. Hal ini kami anggap sebagai langkah positif dalam mengatasi backlog perumahan dalam kaitan memenuhi kebutuhan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR),” katanya, Jumat (9/5/2025).
Abror Lubis, yang juga menjabat sebagai Direktur PT Fajar Kaysan Perkasa, menyampaikan terima kasih atas upaya Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait dalam merealisasikan penambahan kuota tersebut.
“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian PKP yang telah memperjuangkan penambahan kuota ini. Disepanjang sejarah, penambahan kuota ini termasuk penambahan dengan jumlah paling banyak. Dengan penambahan kuota ini kami pengembang di Provinsi Jambi semakin semangat dalam berinvestasi untuk menyukseskan Program 3 juta rumah ini,” katanya.
Ia juga optimistis bahwa kesungguhan Menteri Maruarar Sirait dalam menjalankan tugasnya akan membawa keberhasilan bagi Program Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sebagai pengembang siap bekerja sama, bergandeng tangan dengan pemerintah, perbankan, dan stakeholders lainnya menyukseskan program mulia ini yaitu program 3 juta rumah untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Sebagai penutup, Abror berharap agar pelaksanaan FLPP ke depannya dapat berjalan secara adil dan terbuka, serta mendapatkan dukungan regulasi yang jelas.
“Selain itu pengembang berharap agar proses FLPP dapat dilakukan secara merata dan transparan serta kami juga menginginkan adanya kepastian regulasi dan dukungan dari Pemerintah, termasuk percepatan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini,” ucapnya.
