Samarinda — Di tengah derasnya pembangunan perkotaan, masih banyak warga Samarinda yang harus bergulat dengan kebutuhan paling dasar: air bersih. Persoalan ini bukan baru, namun tetap menjadi keluhan yang paling sering muncul setiap kali anggota DPRD Kalimantan Timur turun ke lapangan. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kota Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
“Setiap titik reses yang saya kunjungi, keluhan soal air bersih selalu muncul. Ini bukan sekadar rutinitas tahunan—ini tanda bahwa masalahnya belum benar-benar diselesaikan,” ungkap Afif.
Afif mengatakan, meski beberapa waktu lalu ia cukup kritis terhadap kinerja Perumda Varia Niaga Tirta (PDAM), kini ia mengapresiasi adanya perbaikan secara bertahap. Menurutnya, evaluasi harus tetap dilakukan, tetapi masyarakat juga perlu melihat kemajuan yang mulai terlihat.
“Secara statistik, cakupan layanan air bersih di Samarinda sudah mencapai sekitar 78 persen. Itu kemajuan. Tapi artinya, masih ada 22 persen warga—ratusan ribu jiwa—yang belum terlayani optimal,” jelas politisi muda Partai Demokrat tersebut.
Ia menyebut, untuk menutupi kekurangan itu, dibutuhkan pembenahan jaringan dan penambahan kapasitas produksi air yang nilainya tidak sedikit. Berdasarkan laporan yang ia terima dari Pemkot Samarinda, anggaran yang diperlukan bisa mencapai Rp 2 triliun.
“Angka itu jelas terlalu besar jika hanya dibebankan pada APBD kota. Butuh sinergi dengan Pemprov Kaltim dan bahkan pemerintah pusat,” tegasnya.
Afif juga menyoroti pentingnya konsolidasi antara eksekutif dan legislatif di semua level agar kebutuhan air bersih benar-benar menjadi agenda prioritas lintas sektor. Ia menilai, air bersih bukan sekadar layanan publik, tetapi hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
“Air bersih tidak bisa ditunda. Ini soal hak hidup warga. Pemerintah harus hadir, tidak hanya lewat kebijakan, tapi juga lewat alokasi anggaran yang konkret dan berkeadilan,” pungkasnya.(adv)
