Samarinda – Musim hujan kembali membawa ancaman tahunan di Kalimantan Timur: meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi ini menuai reaksi dari kalangan legislatif yang meminta pemerintah daerah agar tak lagi menunda langkah antisipatif.
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengungkapkan keprihatinannya atas lonjakan kasus yang terus berulang setiap tahun. Ia menilai, penyakit DBD seharusnya sudah masuk dalam kalender kewaspadaan tetap, mengingat pola kejadiannya yang berulang dan bisa diprediksi.
“Setiap kali hujan tiba, kasus DBD melonjak. Ini bukan hal baru, dan semestinya bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Tapi kenyataannya, kita sering bertindak setelah kasus memburuk,” ujar Nurhadi, 20 Juni 2025.
Ia menegaskan pentingnya kesiapan sistem, termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga perlu digalakkan agar pencegahan bisa dimulai dari lingkungan terkecil.
“Kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan itu krusial. Tapi tanpa dukungan kampanye dan sosialisasi dari pemerintah, upaya ini tidak akan maksimal,” lanjutnya.
Nurhadi menyoroti pentingnya penganggaran rutin untuk program pencegahan DBD, termasuk pengadaan sarana pengendalian vektor dan peningkatan kapasitas kader kesehatan di tingkat kelurahan.
Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat—terutama antara dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dan aparatur kecamatan—agar upaya pengendalian tidak terfragmentasi.
“DBD bukan hanya masalah medis. Ini juga isu lingkungan dan perilaku masyarakat. Maka penanganannya pun harus lintas sektor,” tegas politisi dari Fraksi Gerindra itu.
Dirinya berharap pemerintah tak menunggu situasi darurat untuk bertindak, melainkan memiliki skema penanggulangan berbasis data dan kalender musim, agar penyebaran DBD bisa ditekan secara maksimal setiap tahun.(adv)
