Samarinda – Di balik grafik peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur yang terlihat positif, Andi Satya Adi Saputra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, mengingatkan bahwa realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kemajuan itu. Menurutnya, masih ada kesenjangan mencolok antara kota besar dan wilayah terluar yang luput dari perhatian pembangunan.
“Angka IPM kita boleh naik, tapi jangan lupa, masih banyak saudara kita di pelosok yang belum merasakan kemajuan itu,” kata Andi, Jumat (20/6/2025).
Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di Mahakam Ulu dan Kutai Barat masih berjuang mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan dasar, sementara fasilitas semacam itu dengan mudah dijangkau oleh warga di kota seperti Balikpapan dan Samarinda.
“Ketimpangan ini nyata. Akses jalan, jaringan listrik, sinyal internet—semua masih jadi tantangan di daerah pedalaman,” tambahnya.
Andi menekankan bahwa kesenjangan pembangunan ini tak hanya menyulitkan kehidupan sehari-hari warga, tetapi juga menghambat pertumbuhan potensi daerah. Ia mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi misi utama Pemprov Kaltim, bukan hanya fokus pada daerah-daerah yang sudah berkembang.
Menurutnya, salah satu langkah awal adalah memperluas program pendidikan berbasis keterampilan (vokasi) dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal. Ia menegaskan bahwa peningkatan IPM seharusnya tidak hanya dilihat dari angka-angka statistik, melainkan dari seberapa meratanya manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat di semua wilayah.
“Pemerataan itu kuncinya. Jangan sampai kita terus bicara Kaltim maju, tapi masih ada daerah yang seperti tertinggal puluhan tahun,” katanya.
Ia memastikan bahwa DPRD, khususnya Komisi IV, akan terus mengawal isu ini dalam setiap agenda pembahasan program dan anggaran. Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan daerah-daerah terpencil tidak lagi jadi penonton dalam pembangunan.
“Masyarakat di pinggiran juga punya hak untuk hidup layak dan berkembang. Ini bukan sekadar soal data, tapi soal keadilan,” tutupnya. (adv)
