Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H Baba, menyoroti ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah di Kaltim sebagai persoalan yang masih belum terselesaikan. Menurutnya, sistem pendidikan di provinsi ini menghadapi tantangan kompleks, mulai dari minimnya fasilitas di pelosok hingga kepadatan siswa di sekolah-sekolah favorit di kota besar.
“Masih ada wilayah di Kaltim yang sama sekali belum memiliki sekolah menengah. Ini jadi penghalang besar bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar H Baba dalam keterangannya pada 19 Juni 2025.
Ia mengungkapkan bahwa daerah seperti Kutai Timur, Mahakam Ulu, Berau, dan Kutai Baray masih kekurangan infrastruktur pendidikan, khususnya untuk tingkat SMA dan SMK. Akibatnya, para siswa dari daerah tersebut harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk bisa bersekolah.
Sementara itu, kondisi di kawasan perkotaan menunjukkan situasi yang berbeda. Sekolah menengah memang tersedia dalam jumlah relatif cukup, namun terjadi konsentrasi yang tinggi di sekolah-sekolah favorit yang dianggap unggulan, menyebabkan ketidakseimbangan distribusi siswa.
“Di kota, orang tua berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah unggulan. Akibatnya, sekolah lain menjadi kurang diminati, padahal kapasitasnya ada,” jelas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Adapun di Balikpapan, yang kini menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), permasalahan justru terletak pada keterbatasan daya tampung sekolah dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Ruang belajar yang terbatas menimbulkan kesenjangan baru dalam akses pendidikan di kota tersebut.
“Pemerintah Kota Balikpapan sebenarnya sudah mengusulkan pembangunan SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2 sebagai upaya jangka pendek untuk menjawab kebutuhan tersebut,” lanjutnya.
Menurut H Baba, solusi atas permasalahan pendidikan di Kalimantan Timur tidak bisa menggunakan pendekatan tunggal. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus berbasis pada karakteristik dan kebutuhan tiap daerah.
“Masalah pendidikan di Mahakam Ulu tentu tidak bisa disamakan dengan di Balikpapan. Pemerintah daerah harus menyusun kebijakan sesuai konteks lokal masing-masing, termasuk dalam hal perencanaan anggaran,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah tertinggal, serta penguatan kualitas dan distribusi siswa di kota agar tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu.
“Wilayah 3T harus diprioritaskan untuk pembangunan fisik sekolah, sementara di kota, fokusnya adalah pemerataan mutu dan persebaran siswa,” pungkasnya.(adv)
