SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Berau agar tidak kehilangan peluang dalam program strategis nasional, terutama Program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI yang hingga kini belum berjalan di daerah tersebut.
“Kalau tidak segera ditindaklanjuti, masyarakat kita yang rugi. Ini bukan soal bantuan biasa, ini soal akses pendidikan bagi warga kurang mampu,” kata Syarifatul, Senin (28/7/2025).
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif berbasis komunitas yang didukung pendanaan dari APBN dan dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Dari lima daerah di Kalimantan Timur yang mengusulkan, hanya Kota Samarinda yang telah lolos verifikasi dan siap merealisasikan program.
Legislator asal daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas instansi di daerah. Ia menegaskan, Berau harus segera melakukan evaluasi internal dan mengambil langkah aktif.
“Ini program bagus dari pusat. Tapi kalau daerahnya pasif, ya tidak akan pernah jalan. Samarinda bisa, kenapa Berau tidak?” ujarnya.
Syarifatul berencana melakukan kunjungan langsung ke Dinas Sosial Berau guna mengurai hambatan teknis maupun administrasi yang menyebabkan pengajuan program tersebut belum berjalan.
“Saya akan cek langsung ke Dinsos Berau. Kita ingin pastikan, apakah berkasnya belum lengkap atau ada kendala lain. Kalau perlu, kami bantu komunikasikan langsung ke kementerian,” jelasnya.
Ia juga mendorong Pemkab Berau untuk mencontoh langkah Kota Samarinda yang dinilai cepat dan tanggap dalam merespons peluang program pusat. Menurutnya, belajar dari daerah lain bukanlah hal yang memalukan.
“Silakan tiru langkah Samarinda. Tidak perlu gengsi untuk belajar dari sesama daerah. Yang penting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” tambah politisi dari Partai Golkar ini.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya sikap proaktif pemerintah daerah dalam menjemput peluang, bukan menunggu instruksi. Program-program nasional, katanya, tidak boleh hanya berhenti di meja birokrasi.
“Jangan sampai kita kehilangan hak masyarakat hanya karena malas berkoordinasi. Ini soal tanggung jawab kita bersama,” tutupnya. (adv)
