Samarinda – DPRD Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD kembali melanjutkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah strategis.
RDP yang digelar pada 10 Juli 2025 ini fokus membahas pendalaman program JOSPOL (Jaminan Otonomi Sosial dan Potensi Lokal) dari sisi pembangunan berkelanjutan. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam forum ini antara lain Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Pansus, Dr. Hj. Syarifatul Syadiah, menjelaskan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam RPJMD Kaltim ke depan. Pansus ingin memastikan bahwa seluruh program unggulan tidak mengabaikan aspek lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam.
“Kita tidak hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga keseimbangan ekologi. Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan yang luas, sehingga RPJMD harus mencerminkan semangat pembangunan hijau dan berkelanjutan,” ujarnya dalam rapat.
Dalam RDP tersebut, beberapa OPD memaparkan tantangan dan peluang terkait pembangunan infrastruktur, tata ruang, serta pengelolaan lingkungan hidup secara lestari. Dinas ESDM dan DLH, misalnya, menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dan strategi rehabilitasi pasca tambang.
Sementara itu, Anggota Pansus dari Fraksi PKB, Dr. H. Jahidin, menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus merata dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Arah pembangunan ke depan harus berbasis mitigasi risiko. Kita tidak bisa mengabaikan bencana ekologis yang sering terjadi akibat eksploitasi tanpa kendali,” tegasnya.
Hasil RDP ini menjadi salah satu dasar dalam penyempurnaan RPJMD agar lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola pembangunan yang berpihak pada generasi mendatang.(adv)
