SAMARINDA – Anggota Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Gerindra Andi Muhammad Afif Raihan Harun mengkritisi pelaksanaan program sosial dan pengelolaan keuangan daerah yang dinilai belum menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
“Kami minta transparansi. Berapa rumah yang betul-betul sudah direhabilitasi? Masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal,” kata Andi Muhammad Afif, Selasa (29/7/2025).
Dia juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp2,597 triliun. Menurut Afif, angka ini mencerminkan belanja pemerintah yang tidak optimal, padahal semestinya dapat menggerakkan ekonomi daerah.
“SiLPA sebesar itu artinya banyak anggaran yang tidak terserap. Ini bukan prestasi, tapi sinyal lemahnya pelaksanaan program,” tegasnya.
Afif juga menilai perencanaan riset pembangunan belum diarahkan secara strategis. Mereka mendorong pemerintah provinsi menggandeng perguruan tinggi dan lembaga riset lokal untuk menghasilkan kajian yang bisa langsung diterapkan dalam kebijakan.
Dalam hal pengawasan, Fraksi Gerindra mendesak agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera ditindaklanjuti. Mereka menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal agar tata kelola anggaran berjalan lebih akuntabel dan sistematis.
Sorotan juga diarahkan pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Gerindra meminta Pemprov Kaltim memperkuat koordinasi dengan Otorita IKN, terutama dalam memastikan tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton.
“Pelatihan kerja gratis dan bersertifikat harus disiapkan sejak sekarang. Warga Kaltim tidak boleh tertinggal dalam arus perubahan ini,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengingatkan bahwa dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, penyusunan laporan harus memenuhi standar akuntabilitas, legalitas, dan konsistensi.
“Kesalahan administratif harus dihindari. Ini soal kredibilitas pemerintahan,” tutup Afif. (adv)
