Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyatakan dukungannya terhadap program transmigrasi dari pemerintah pusat, namun menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal sejak awal perencanaan.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menyikapi rencana pelaksanaan program transmigrasi di sejumlah daerah seperti Maratua (Berau), serta Kota Bangun dan Tabang (Kutai Kartanegara).
Menurutnya, program transmigrasi memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun tanpa sosialisasi yang tepat, program ini berisiko menimbulkan penolakan dari masyarakat lokal.
“Kita sepakat bahwa program transmigrasi bisa menjadi upaya untuk mendorong perbaikan ekonomi di daerah. Tapi masyarakat lokal juga harus mendapatkan perhatian serius, baik dalam bentuk informasi, edukasi, maupun pelibatan dalam prosesnya,” ujar Salehuddin, Senin (4/8/2025).
Politisi Fraksi Golkar itu menilai bahwa kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat sering kali menjadi sumber kesalahpahaman. Ia mengungkapkan bahwa di sejumlah daerah lain, program serupa pernah ditolak karena tidak melalui koordinasi yang memadai.
“Kalau sepihak, nanti bisa menimbulkan penolakan. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat. Ini harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Salehuddin menilai penolakan masyarakat lokal bukan sekadar bentuk penentangan, tetapi merupakan aspirasi yang sah dan harus difasilitasi oleh pemerintah daerah dan provinsi.
Ia menyarankan agar masyarakat setempat diberikan pemahaman yang utuh mengenai program tersebut, termasuk potensi manfaat dan dampaknya.
“Jangan sampai mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran transmigran dari luar pulau tanpa ada koordinasi yang baik,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa isu lahan dan tempat tinggal adalah hal yang sensitif di masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program transmigrasi harus dijalankan secara adil dan proporsional agar tidak memicu ketegangan sosial.
“Biasanya masyarakat sensitif soal rumah dan lahan. Jadi, kalau masyarakat lokal tidak terfasilitasi dengan baik, justru bisa memicu ketegangan sosial,” tutup Salehuddin.
DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk memastikan program ini berjalan lancar, transparan, dan berkeadilan. (adv)
