SAMARINDA – Di tengah riuhnya pembangunan infrastruktur berskala besar di Kalimantan Timur, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi rakyat.
Legislator yang akrab disapa Ayyub itu menilai, perhatian terhadap UMKM masih jauh dari proporsional. Padahal sektor ini memiliki potensi besar, terutama di bidang peternakan, perikanan, dan perkebunan.
“Kita terlalu sibuk membangun yang megah, tapi lupa memperkuat fondasi ekonomi lokal. UMKM ini bukan pelengkap, tapi kunci kemandirian ekonomi daerah,” tegas Ayyub, Minggu (3/8/2025).
Menurutnya, berbagai persoalan mendasar masih dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan akses permodalan, minimnya fasilitas produksi, hingga tidak adanya pelatihan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Ayyub menilai, banyak program pemerintah yang masih bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus-menerus memberi bantuan sesaat. UMKM butuh pendampingan manajemen, akses pasar, dan infrastruktur produksi yang mendukung,” ujarnya.
Ia mendorong agar pemerintah mulai menyusun program nyata, seperti penyediaan bibit unggul bagi peternak dan petani, penguatan sarana budidaya perikanan, serta pelatihan pengelolaan usaha berbasis teknologi dan digitalisasi.
Lebih jauh, Ayyub menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya bukan pada megahnya proyek, melainkan pada sejauh mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat kecil.
“Kalau kita sungguh-sungguh ingin membangun ekonomi yang mandiri, mulailah dari bawah. Bantu UMKM berdiri kuat, maka ekonomi daerah akan punya fondasi yang kokoh,” pungkasnya. (adv)
