Fajarborneo.com, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) akan menelusuri perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian dari pihak perusahaan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan langkah itu menyusul penetapan sejumlah perusahaan sebagai pihak yang terlibat pembakaran hutan dan lahan oleh Polri. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sekitar tiga perusahaan di Kukar yang masuk dalam penetapan tersebut.
“Polri kemarin sudah menetapkan beberapa perusahaan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan, dan di Kutai Kartanegara ada sekitar tiga perusahaan. Tentu DPRD akan memberikan perhatian terhadap hal tersebut,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yani, DPRD perlu memastikan keterlibatan masing-masing perusahaan melalui penelusuran lebih lanjut. Hal itu penting untuk mengetahui apakah kebakaran terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, atau justru perusahaan turut menjadi korban.
“Kita pastikan perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan atau menjadi bagian dari kebakaran hutan dan lahan akan kita telusuri secara detail. Kita ingin mengetahui apakah kejadian itu memang faktor kesengajaan, ketidaksengajaan, atau justru perusahaan juga menjadi korban,” katanya.
Ia mengungkapkan, dalam sejumlah pembahasan sebelumnya, pihak perusahaan menyampaikan bahwa kebakaran bukan berasal dari aktivitas operasional mereka. Bahkan, ada perusahaan yang menyebut kemungkinan kebakaran dipicu oleh aktivitas oknum masyarakat.
“Selama ini, ketika kita tanya, mereka menyampaikan bahwa kebakaran bukan berasal dari aktivitas perusahaan. Bahkan, ada yang menyebut kemungkinan dilakukan oleh oknum masyarakat. Karena itu, kita perlu menelusuri lebih jauh agar semuanya jelas,” ungkapnya.
Ahmad Yani menegaskan, penetapan pihak-pihak yang melanggar oleh Polri menjadi salah satu dasar bagi DPRD untuk memperdalam persoalan melalui fungsi pengawasan. DPRD ingin memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi di lapangan, termasuk luas lahan yang terdampak dan faktor penyebab kebakaran.
“Kita ingin mengetahui berapa luas lahan yang terbakar, apakah memang disebabkan kelalaian perusahaan atau ada faktor lain,” pungkasnya.
(Adv/Hen/FB)








