Fajarborneo.com, Kutai Barat – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai menginventarisasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat sebagai bahan penguatan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Pendataan ini diarahkan agar nilai-nilai dan praktik masyarakat adat dalam menjaga alam dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Konsorsium Sempekat Lestari (KSL). Keduanya menggelar penyampaian laporan awal penyusunan dokumen inventarisasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ruang Rapat 2 Lantai II Kantor Bappeda Litbang, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutan tertulis Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, yang dibacakan Plt. Asisten II, Suwito, pemerintah daerah mengapresiasi inisiatif DLH dan KSL dalam menyusun dokumen tersebut.
Bupati berharap hasil inventarisasi dapat menjadi sumber data dan informasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang memperhatikan nilai kearifan lokal serta hak-hak komunitas adat.
“Dokumen inventarisasi ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi bagi pemerintah daerah dalam mendukung perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Ia menekankan empat aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen, yakni akurasi dan kedalaman data berbasis lapangan, penghormatan terhadap hak dan kepemilikan pengetahuan masyarakat adat, integrasi hasil inventarisasi ke dalam kebijakan pembangunan, serta penguatan sinergi lintas sektor dan regenerasi.
Proses penggalian informasi perlu dilakukan secara langsung dan partisipatif dengan melibatkan ketua adat, kepala adat, serta pelaku budaya di kampung-kampung.
“Proses pendataan harus mengedepankan etika, transparansi, dan persetujuan masyarakat adat. Kearifan lokal merupakan bagian dari kekayaan komunal yang perlu dihormati dan dilindungi,” lanjutnya.
Perhatian terhadap aspek tersebut dinilai semakin penting di tengah perkembangan aktivitas pemanfaatan lahan, termasuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara di Kutai Barat.
“Setiap aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberadaan dan hak-hak komunitas adat yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam,” tegasnya.
Melalui inventarisasi ini, pemerintah daerah berharap kearifan lokal tidak hanya berhenti sebagai dokumentasi warisan budaya, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan perlindungan lingkungan hidup, tata ruang wilayah, mitigasi bencana, hingga upaya menghadapi perubahan iklim.
Dengan demikian, pengetahuan dan tradisi masyarakat adat dalam menjaga alam diharapkan terus terpelihara sekaligus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
(Adv/Mat/Fb)
